PADANG, METRO–Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) H Andre Rosiade memastikan tidak adanya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Sumatra Barat (Sumbar). Rabu (21/11), Andre bersama direksi Pertamina Patra Niaga turun ke Kota Padang untuk memastikan distribusi berjalan lancar.
Selain itu, Andre bersama Komisi VI DPR yang bermitra dengan BUMN juga melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut (Sumatra Bagian Utara). Andre dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan dan jajaran juga melakukan peninjauan ke SPBU pascalaporan antrean dan kelangkaan solar di Sumbar.
Andre dan Riva serta tim melakukan tinjauan ke SPBU 14.251.510 Tabing, Koto Tangah, Kota Padang Rabu pagi. Peninjauan tersebut, kata Andre, sesuai dengan aspirasi masyarakat Sumbar dalam beberapa minggu ini bahwa kembali terjadi kelangkaan Solar di Sumbar. Meski antrean belum terlalu panjang, tapi mengantisipasinya jelang akhir tahun sangat diperlukan.
“Tentu kami sebagai wakil rakyat yang mewakili Sumbar berkewajiban mencarikan solusi yang terbaik bagi masyarakat Sumbar. Alhamdulillah, kami sudah berkomunikasi dengan mitra kami, Pertamina dengan Buk Nicke (Dirut PT Pertamina) di Holding dengan Pak Riva sebagai Dirut Pertamina Patra Niaga,” kata Andre Rosiade.
Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu mengatakan, Pertamina sudah melakukan aksi dan tindakan sehingga kelangkaan maupun antrean solar yang terjadi beberapa waktu lalu sudah berhasil diurai dan dituntaskan oleh Pertamina.
“Tentu kami sebagai anggota DPR RI Komisi VI yang mewakili Sumbar maupun Fraksi Gerindra mengucapkan terima kasih terhadap Pertamina yang sudah menampung dan mengeksekusi aspirasi kami sehingga Pertamina melakukan langkah cepat, sehingga tidak ada lagi kelangkaan solar di Sumbar,” kata Andre Rosiade.
Andre berharap kelangkaan solar sudah tidak terjadi lagi, meski dirinya memaklumi bahwa konsumsi terus meningkat di Sumbar. “Pertamina diharapkan selalu menyiapkan berbagai alternatif solusi, jangan sampai kejadian kelangkaan solar kembali terulang,” kata Andre.
Andre ingin pastikan, hari ini Pertamina sudah bertindak cepat dan merespons aspirasi masyarakat yang dia sampaikan. “Alhamdulillah, antrean sudah tak ada lagi, solar sudah lancar distribusinya. Ini cara kami sebagai anggota DPR RI Komisi VI Fraksi Gerindra,” katanya.
Andre Rosiade mengatakan, pada tahun 2022, kuota solar untuk tahun 2022 berada di angka 17,8 juta kiloliter (KL), namun turun di 2023 di kisaran 17 juta KL. “Untuk tahun 2024, insya Allah (kuota solar bersubsidi) mencapai 19 juta KL. Penyebab (kelangkaan yang terjadi belakangan lantaran) kuota berkurang,” katanya.
Terkait dengan pengawasan SPBU nakal, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu telah menyarankan kepada pemerintah untuk merevisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 191 tahun 2014.
“Perpres itu kurang lengkap, harus dilengkapi agar jelas siapa yang bisa menerima BBM bersubsidi dulu, ini baru sebatas usulan. Pertamina tentu mengawasi dan mendapat laporan dan dilaporkan ke aparat penegak hukum, Pertamina paling memberi sanksi, termasuk pencabutan izin,” tuturnya.
Pertamina: Distribusi tak Merata
Dirut PT Pertamina Patra Niaga menyebut, kelangkaan dan antrean BBM jenis Solar yang terjadi di Sumbar akibat distribusi yang tak merata. “Penyebab kelangkaan (solar) adalah distribusi yang di beberapa tempat lebih banyak konsumsinya, namun di tempat lain tidak dan saat ini kami buat merata penyalurannya,” kata Riva.
Selain itu, katanya, antrean solar yang sempat terjadi beberapa waktu belakangan ini lantaran asumsi atau prakiraan pengunaan transportasi yang lebih sedikit pada tahun 2023.
“Secara kuota dilihat dari asumsi penggunaan kendaraan, sehingga kuotanya itu diatur sedemikian rupa, namun dengan adanya peningkatan koordinasi dan warning dari wakil rakyat, kami juga terus berkoordinasi, sehingga kami ciptakan program untuk pemerataan suplai,” katanya.
Pada tahun 2022, kuota solar berada di angka 17,8 juta kiloliter (KL), namun turun di 2023 di kisaran 17 juta KL. Sementara, tahun 2024 ditingkatkan menjadi 19 juta KL.
“Pada saat momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) nanti, tidak ada pengurangan dengan alternatif dan program yang kami siapkan, Yaitu, program untuk pemerataan energi dengan pengecekan beberapa SPBU dan fasilitasnya. Kami lihat ke daerah untuk masing-masing daerah diperkuat stok,” katanya.
Riva mengatakan, pihaknya akan melakukan penambahan kuota atau top up BBM di level maksimum pada 14 hari sebelum peringatan Nataru. “Menjelang nataru, kami juga bekerjasama dengan KRI, sehingga ketika ada gangguan cuaca (penyaluran BBM) ke pulau terpencil tidak tersendat. Kami melakukan top up, 14 hari sebelum Nataru,” katanya.
Riva mengapresiasi pengawasan yang dilakukan oleh Andre Rosiade, legislator Komisi VI yang concern terhadap penyaluran BBM Subsidi ini. “Kami harapkan dukungan dari semua pihak agar penyaluran BBM Subsidi dapat tepat sasara, tepat kuota, dan tepat aturan,” tutup Riva.
Riva memastikan untuk stok BBM di Sumbar terpantau aman, realisasi konsumsi Biosolar dibandingkan dengan kuota 2023 hampir 100 persen. Riva memastikan untuk tetap mensosialiasaikan penggunaan QR Code, agar stok bbm solar tepat sasaran.
“Jumlah kuota solar untuk Sumbar selama sudah mencukupi. Kami salurkan sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kami harap kuota ini akan mencukupi kebutuhan BBM di Sumatra Barat,” ucap Riva.
Pertamina kata Riva, juga mengajak seluruh elemen masyarakat melakukan pengawasan bersama-sama terhadap ketersediaan pasokan BBM subsidi sehingga penggunaannya tepat sasaran. “Sesuai dengan instruksi yang sudah disampaikan, setiap SPBU harus melayani pembelian solar dengan QR Code,” jelasnya. (*)
