SIJUNJUNG, METRO–Pemkab Sijunjung menerapkan program bantuan keuangan khusus (BKK) bagi pelajar SLTA, SMK dan SLB. Program itu merupakan bantuan subsidi dalam mewujudkan sekolah gratis di Kabupaten Sijunjung hingga tingkat menengah atas.
Program BKK mulai diterapkan tahun 2022 ini, dengan target seluruh siswa di tingkat SLTA yang terdaftar di dapodik Kabupaten Sijunjung tidak lagi membayar uang SPP, alias gratis.
Terwujudnya program tersebut merupakan realisasi janji politik Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir dan Wabup Iraddatillah untuk menghadirkan sekolah gratis di Kabupaten Sijunjung sebagai upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Sijunjung.
Untuk itu Pemkab Sijunjung menyediakan anggaran sebesar Rp5,7 miliar lebih yang bersumber dari APBD untuk dibagikan ke Pemprov Sumbar melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar yang menaungi SLTA, SMK dan SLB.
Bupati Benny Dwifa mengatakan bahwa program ini merupakan janji yang sudah disampaikan ke masyarakat pada saat tahapan Pilkada lalu.
“Pendidikan menjadi hak anak bangsa, merupakan suatu hal yang wajib. Maka kewajiban bagi kita selaku pemerintah untuk memfasilitasinya. Menyediakan pendidikan gratis di Sijunjung adalah program yang sudah kami rancang sejak dulu, dan InsyaAllah itu sekarang terwujud,” tutur Bupati Sijunjung, Benny Dwifa.
Selain untuk memfasilitasi di dunia pendidikan, Benny Dwifa mengatakan program tersebut untuk mendorong pertumbuhan IPM Kabupaten Sijunjung.
“Sekolah di Sijunjung gratis hingga tingkat SLTA. Semua pelajar yang terdaftar di dapodik akan kita akomodir baik sekolah negeri maupun swasta. Sehingga bersekolah di Sijunjung tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar, semua masyarakat bisa merasakannya,” terangnya.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung, Usman Gumanti menerangkan bahwa program BKK tersebut berupa subsidi dari pemerintah daerah bagi pelajar SLTA, SMK dan SLB yang mencapai Rp600 ribu per siswa setiap tahunnya.
“Bantuan itu langsung kita serahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian disalurkan ke sekolah-sekolah. Jadi tidak melalui siswa. Kita menargetkan gratis, namun kita akan lihat nanti penggunaan dananya yang diatur dalam perjanjian kerjasama,” kata Usman Gumanti.
Pembayaran SPP di setiap sekolah berbeda-beda, mulai dari Rp.50 ribu hingga Rp 100 ribu per bulan. “Itu yang kita subsidi untuk seluruh siswa di Kabupaten Sijunjung. Terkait detail dan teknisnya diatur dalam perjanjian kerjasama nanti, namun yang jelas program ini sudah pasti terhitung sejak Januari 2022,” terangnya.
Program BKK itu sudah tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sijunjung nomor 23 tahun 2021. “Perbup sudah dibuat, SK penerima juga sudah ditetapkan. Penandatanganan MOU nantinya antara Bupati dan Gubernur akan segera dilaksanakan. Bantuan ini mengakomodir seluruh siswa yang sekolah di Sijunjung, sekalipun bukan warga Sijunjung,” jelasnya.
Beradasarkan data dapodik per 31 Agustus 2021 siswa penerima bantuan BKK di Sijunjung sebanyak 9.521 orang siswa. “Dengan adanya program ini, bagi sekolah tersedia anggaran operasional diluar dana BOS, sehingga tidak terlalu memberatkan siswa lagi. Bagi keluarga kurang mampu dipastikan tidak lagi mengeluarkan biaya apapun dengan adanya bantuan ini,” papar Usman Gumanti.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Endi Nazir mengatakan Pemkab Sijunjung menganggarkan sebanyak Rp5,7 miliar untuk mewujudkan program BKK di tahun 2022. “Tahun ini dianggarkan 5,7 miliar, tahun besok tentunya dengan anggaran yang lebih besar, karena tahun ini masih percobaan dan ditujukan untuk sekolah yang berada di bawah Diknas,” tuturnya.
Sementara tahun selanjutnya juga akan ditujukan untuk sekolah yang berada di bawah Kemenag seperti, MAN dan MA. “Target bupati memang seluruhnya digratiskan, semua sekolah yang setingkat SLTA termasuk MAN dan MA. InsyaAllah tahun selanjutnya sudah merata,” tambahnya. (ndo)
