PAYAKUMBUH, METRO–Pemerintah Kota Payakumbuh menggandeng Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Riau, Sumatra Barat, dan Kepulauan Riau guna mengoptimalkan pengelolaan aset, piutang, dan penerimaan daerah. Kesepakatan strategis untuk memperkuat efisiensi APBD tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta di Ruang Rapat Kanwil DJKN, Pekanbaru, Jumat (25/9).
Ruang lingkup kerja sama lintas instansi ini mencakup penilaian Barang Milik Daerah (BMD), penyusunan Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB), pengurusan piutang daerah, hingga pemindahtanganan aset melalui mekanisme lelang resmi DJKN.
Wali Kota Zulmaeta, yang hadir didampingi Sekretaris Daerah Rida Ananda dan Asisten I Nofriwandi, menyebut kolaborasi ini sebagai langkah konkret menata aset agar terkelola secara profesional. “Penilaian aset yang akurat sangat penting agar nilai BMD tercatat sesuai harga wajar. Sementara itu, mekanisme lelang yang terbuka dan kompetitif akan memperkuat akuntabilitas sekaligus mendongkrak penerimaan daerah. Pengelolaan aset yang tertib adalah kunci utama dari efisiensi APBD,” tegas Zulmaeta.
Melalui pendampingan teknis dari DJKN, Pemko Payakumbuh menargetkan adanya peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam urusan manajemen aset.
Zulmaeta berharap, seluruh aset ke depannya tidak sekadar tertib secara administratif, tetapi juga dioptimalkan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penggenjotan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Sinergi ini bukan sekadar penandatanganan dokumen di atas kertas, melainkan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola aset Kota Payakumbuh yang transparan, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya. (uus)
