Musrenbang RKPD Provinsi Sumbar Tahun 2027, Target Investasi Rp13,3 Triliun, Pacu Pertumbuhan Ekonomi Lebih Progresif

PADANG, METRO—Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menekankan, tahun 2027 titik balik bagi Ranah Minang keluar dari rutinitas administratif menuju pola kerja kolaboratif.

Dengan semangat “Serempak Ber­gerak”, Pemprov Sumbar menargetkan investasi menyentuh Rp13,3 triliun tahun tersebut, guna memacu pertumbuhan ekonomi lebih progresif.

Hal tersebut diungkapkan Mahyeldi, saat Musyawarah Perencanaan Pem­bangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumbar Tahun 2027 di Auditorium Istana Gubernur, Rabu (8/4).

“Kita ingin memastikan pembangunan ke depan berdampak nyata bagi ma­sya­rakat. Target pertum­buhan ekonomi kita berada di angka 6,90 persen untuk mendukung target nasio­nal sebesar 8 persen. Ini bukan pekerjaan ringan, namun dengan resiliensi yang kita miliki, saya opti­mis hal ini tercapai,” ujar Mahyeldi di hadapan Pe­serta Musrenbang.

Mahyeldi memaparkan, fondasi ekonomi Sumbar saat ini memang sedang diuji rentetan bencana hidrometeorologi. Hingga akhir 2025, kerugian akibat bencana mencapai Rp33,55 triliun. Wilayah terdampak utama seperti Pa­dang, Agam, dan Padang Pariaman penyumbang lebih dari 40 persen PDRB Provinsi Sumbar.

Meski demikian, indikator makro Sumbar menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 berada pada angka 77,27, di atas rata-rata nasional, sementara tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga ke angka 5,31 persen. Capaian inilah yang menjadi modal bagi Sumbar melakukan lompatan besar di tahun 2027.

Salah satu terobosan yang ditekankan Mahyeldi adalah perubahan peran kepala daerah. Mahyeldi menginstruksikan bupati dan wali kota bertindak layaknya seorang Chief Executive Officer (CEO) yang pro-investasi.

Menurutnya, kepala da­­erah harus menjadi pemecah masalah (problem solver) di lapangan, terutama dalam urusan kepastian tata ruang dan ketersediaan lahan. “Kepala daerah harus berperan sebagai CEO yang memastikan birokrasi modern dan perizinan yang cepat melalui sistem OSS. Kita butuh kepastian lahan yang clean and clear agar investor merasa aman dan nyaman menanamkan modalnya di Sumatera Barat,” tegas Mahyeldi.

Musrenbang RKPD Pro­vinsi Sumbar juga dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Vas­ko Ruseimy, Ketua DPRD Sumbar Muhidi. Hadir pula secara luring maupun daring Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Dr. Ir. Me­drilzam, serta Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Krisno Yuwono, beserta para Bupati dan Wali Kota se-Sumbar.

Wagub Vasko Ruseimy memaparkan empat pilar strategis investasi yang menjadi mesin pertumbuhan. Pilar tersebut meliputi infrastruktur konektivitas, sektor maritim, energi terbarukan, serta pariwisata berkualitas. Proyek stra­tegis seperti Jalan Tol Pa­dang-Pekanbaru sepanjang 255 km tetap menjadi urat nadi logistik utama.

Vasko juga menyoroti potensi besar energi terbarukan di Ganggo Mudiak yang ditargetkan beroperasi pada 2027 dengan kapasitas 165 MWe. Selain itu, pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik senilai Rp2,79 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Ba­dan Usaha (KPBU) menjadi prioritas untuk mengefisiensi logistik menuju Pelabuhan Teluk Bayur.

“Strategi yang kami usung adalah investasi padat karya. Kami ingin setiap proyek tidak hanya sekadar membangun fisik, tetapi menjadi instrumen penyerapan tenaga kerja secara masif,” tutur Vasko saat memaparkan kebijakan teknis investasi.

Ketua DPRD Sumbar, Mu­hidi, mengingatkan, agar penyusunan RKPD 2027 tetap mengedepankan efisiensi anggaran di tengah ketidakpastian ekono­mi global. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja dan optimalisasi pendapatan daerah, termasuk melalui pajak air permukaan dan kebijakan opsen pajak.

“DPRD berkomitmen mengawal agar RKPD 2027 disusun secara konsisten dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, terutama dalam penguatan ketahanan pangan dan rehabilitasi pascabencana yang mem­butuhkan dana sekitar Rp22 triliun,” kata Muhidi.

Dari perspektif pemerintah pusat, Deputi Bappenas Medrilzam memberikan peringatan dini terkait ancaman perubahan iklim. Ia menyebutkan adanya potensi fenomena “Godzilla El Nino” pada 2026 yang dapat berdampak pada kekeringan ekstrem di ta­hun-tahun berikutnya. Hal ini menjadi tantangan serius bagi Sumbar yang eko­nomi daerahnya didominasi sektor pertanian.

“Tahun 2027 kunci akselerasi ekonomi nasional. Jika kita melewatkan momentum ini, target pertumbuhan 8 persen pada 2029 sangat sulit dicapai. Kami di pusat sedang menyusun SOP agar peringatan dini cuaca bisa langsung direspons dengan tindakan cepat oleh kepala daerah,” jelas Medrilzam.

Kementerian PU melalui Krisno Yuwono turut memberikan dukungan me­lalui strategi PU 608. Fokusnya menurunkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) untuk mengatasi inefisiensi investasi. Kementerian PU juga menaruh perhatian besar pada pengelolaan sampah (waste to energy) dan kedaulatan air di Sumbar.

“Data menunjukkan kemantapan jalan provinsi di Sumbar sudah 70,55 persen, setara nasional. Namun, jalan kabupaten/kota masih di angka 53 persen. Kami minta daerah jujur dalam pemutakhiran data agar alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tepat sasaran,” ungkap Krisno.

Sementara itu, Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin menyampaikan, meski ekonomi tumbuh, terdapat tantangan pada sektor konstruksi yang sempat terkontraksi.

Ia juga mengajak seluruh pihak menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 untuk memotret potensi ekonomi digital dan ekonomi kreatif yang kian berkembang di masyarakat.

“Pembangunan yang hebat tidak bisa dilakukan sendirian. Data dari BPS harus dimanfaatkan maksimal oleh para Bupati dan Walikota sebagai dasar perancangan kebijakan yang akurat dan tepat gu­na,” pungkas Nurul Ha­sa­nu­din.

Secara keseluruhan, Musrenbang RKPD 2027 ini menghasilkan kesepakatan bahwa arah pembangunan Sumbar difokuskan pada hilirisasi agroindustri untuk meningkatkan devisa ekspor, digitalisasi UMKM, dan pengembangan pariwisata berkualitas, dengan Kepulauan Mentawai sebagai salah satu episentrum utama di Indonesia bagian barat.

Dengan koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah, serta komitmen para kepala daerah untuk menjadi “CEO” yang pro-bis­nis, Sumbar optimis dapat mencapai target inves­tasi dan pertumbuhan yang telah ditetapkan, se­ka­ligus menjadi provinsi yang lebih tangguh dalam menghadapi risiko bencana di masa depan.(fan/adv).