ANGGOTA DPR RI asal daerah pemilihan Sumbar I, Andre Rosiade, menyebut aspirasi terkait pengalihan lahan PT KAI untuk pengembangan RSUP M Djamil Kota Padang, Sumbar, telah disetujui Kementerian BUMN. Ia pun bersyukur aspirasi itu telah dieksekusi dengan baik.
“Dalam rapat kerja antara Komisi VI dan Menteri BUMN beberapa waktu yang lalu, kami menyampaikan aspirasi serta menyerahkan surat permohonan dari RS M Djamil agar proses pengalihan lahan di mana RS M Djamil bisa membeli lahan PT KAI yang ada di Kota Padang dalam rangka perluasan dan pelayanan RS M Djamil kepada Kementerian BUMN. Dan alhamdulillah saat ini aspirasi yang kami sampaikan itu sudah disetujui oleh Kementerian BUMN,” katanya, Sabtu (21/10).
Anggota Komisi VI DPR itu menyampaikan terima kasih kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan jajarannya. Dia juga mengapresiasi kerja-kerja dari pihak RSUP M Djamil demi peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kota Padang.
“Tentu kami ucapkan terima kasih kepada Menteri BUMN Pak Erick Thohir dan seluruh jajaran yang telah bergerak cepat menampung dan mengeksekusi aspirasi kami ini dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Sumatera Barat dan juga tentu kami apresiasi kerja-kerja yang dilakukan oleh manajemen RS M Djamil terutama Dirut RS M Djamil Pak dr Dovy,” ucap Andre.
Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu menyebut, keberhasilan mewujudkan aspirasi ini berkat kerja sama seluruh pihak terkait. Dia berharap ke depan pengembangan RSUP M Djamil bisa segera dilakukan dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat terus dilakukan.
Seperti diketahui, RSUP M Djamil Kota Padang, Sumbar, secara resmi telah melakukan groundbreaking perluasan kawasan rumah sakit pada 30 September 2022. Perluasan ini dilakukan sebagai tidak lanjut atas pengembangan Layanan Kesehatan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS).
Sebagai rumah sakit rujukan akhir untuk wilayah Sumatera bagian tengah, pembangunan delapan gedung baru untuk penambahan kamar rawat inap di RSUP M Djamil sangat diperlukan agar tetap mampu memfasilitasi pasien dari beberapa provinsi tetangga.
Andre Rosiade menjelaskan RSUP M Djamil, yang merupakan rumah sakit milik Kementerian Kesehatan, masih membutuhkan perluasan lahan tambahan untuk pembangunan 250 kamar rawat inap yang bisa menampung 15 ribu pasien per tahun.
Namun sayang, lahan yang digunakan untuk perluasan Rumah Sakit M Djamil berada di bawah penguasaan Kementerian Perhubungan dan PT KAI.
Karena itu, sebagai legislator yang mewakili Sumatra Barat, Andre menyampaikan aspirasi langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar segera memberikan disposisi. Andre berharap lahan tersebut bisa digunakan oleh RSUP M Djamil dalam rangka reformasi unit pelayanan kesehatan di Sumatera Barat itu.
“Alhamdulillah, RS M Djamil sudah mengadakan rapat dengan pihak kementerian kesehatan dan PT KAI, difasilitasi oleh kantor staf kepresidenan waktu itu dan disetujui bahwa PT KAI bersedia untuk melepas tanah miliknya dan juga Komisaris PT KAI sudah melakukan rapat untuk melepas tanah ini dan dirut PT KAI juga sudah bersurat dengan Kementerian BUMN,” kata Andre saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Tohir di gedung Nusantara 1, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9) lalu.
“Yang kami minta sebagai wakil rakyat dari Sumatera Barat yang pertama harganya tolong dibantu menjadi harga yang sangat efisien karena ini kebutuhan masyarakat Sumatera Barat, dan saya minta pak menteri tolong diposisi nya di percepat,” tambah Andre.
Dalam kesempatan tersebut, Andre yang juga merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Sumatra Barat itu langsung menyerahkan surat resmi permohonan pembelian dan penggunaan lahan milik PT KAI untuk perluasan RSUP M Djamil ke Menteri BUMN. (*)
