PADANG, METRO–Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) masuk 12 daerah yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi kreatif (ekraf) oleh pemerintah pusat. “Pemerintah pusat mengkluster pengembangan ekraf. Setelah mengikuti rapat dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan disetujui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapppenas), sepertinya, Sumbar masuk 12 prioritas pengembangan ekraf. Dari 38 provinsi, pemerintah hanya memilih 12 wilayah prioritas. Sumbar masuk di dalamnya,” ungkap Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Luhur Budianda, Selasa (5/11).
Dengan masuknya Sumbar dalam 12 daerah prioritas pengembangan ekraf, akan berdampak cukup besar bagi pengembangan ekraf di daerah ini. “Jika masuk 12 prioritas ini, tentu perhatian pemerintah ke Sumbar cukup besar melalui program kegiatan untuk meningkatkan ekraf di Sumbar ini,” harapnya.
Terkait pengembangan ekraf ini, Luhur Budianda menambahkan, pada tahun 2023, Pemprov Sumbar sudah menyelesaikan peraturan daerah (perda) tentang pengembangan ekraf. Termasuk juga menyiapkan peraturan gubernur (pergub) tentang pengembangan ekraf.
“Payung hukum dan teknisnya sudah ada. Tahun depan kita siapkan rencana induk dan roapmap. Ini bisa jadi pondasi panduan menyelenggaraan ekraf,” ucapnya.
Luhur Budianda mengatakan, ekraf memiliki 17 sub sektor. Berbeda dengan UMKM. Ekraf itu dapat dikatakan ekraf apabila ada nilai tambah suatu produk yang memiliki kekayaan intelektual. Ada, kuliner, fesyen kriya, film, game, desain grafis, arsitektur dan lainnya.
Di Sumbar, ada tiga sub sektor unggulan ekraf yang telah masuk dalam roapmap yang telah disiapkan. Yakni, kuliner, kriya dan fesyen. Selain itu juga ada subsektor lokomotif, sisanya 12 pendukung. Secara bersama sub sektor ekraf ini akan diperluas.
“Kita juga sedang siapkan aplikasi untuk pendataan ekraf. Karena pendataannya susah. Misalnya ada kuliner rendang, ada produknya ada yang memproduksinya jelas. Tapi bagaimana dengan ekraf seperti arsitektur karya punya diri sendiri. Musik yang berkarya sendiri. Ini perlu pendataan,” terangnya.
Luhur Budianda mengungkapkan, data tahun 2022, ada 1.944 pelaku ekraf di Sumbar. Tahun 2023 meningkat menjadi 2.469 pelaku ekraf. “Untuk mendatanya, perlu pendataan secara digitalisasi. melalui handphone sudah bisa pelaku ekraf mendaftar dengan memasukkan data pribadi dan produk mereka. Kita juga bisa masukkan ekraf dalam E Catalog pengadaan barang ajsa, sehingga bisa meningkatkan perekonomian pelaku ekraf,” terangnya.(fan)
