SUNGAI SAPIH, METRO–Ketua DPRD Kota Padang H.Syafrial Kani Dt Rajo Jambi menjemput aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses III Tahun 2023. Reses dilakukan di Masjid Jihad Sungai Sapih, Masjid Al- Kautsar, dan Masjid Jihad Batang Kabung Ganting, Kecamatan Kototangah.
Kegiatan yang dilaksanakan dari 5 sampai 9 September itu, menggandeng pembicara Ustazah Elliza,S.Ag,MM dengan tema menghadapi detik-detik kematian dan penyelenggaraan jenazah. Ikut hadir anggota DPRD Sumbar Desrio Putra, pengurus masjid, Ketua LPM, Bundo Kanduang, Majelis Taklim (MTI) Kota Tangah.
Dalam kegiatan itu, Syafrial Kani juga menyerahkan secara simbolis bantuan untuk masjid, MTI, MDTA, dan kongsi kematian Masjid Jihad Kelurahan Sungai Sapih.
Syafrial Kani mengatakan, reses III dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat, seperti permasalahan pembangunan jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan dan lainnya.
“Masa reses merupakan masa penting yang sejatinya secara fungsional sebagai media menjaring aspirasi masyarakat. Reses merupakan kewajiban bagi anggota DPRD dalam menjaring informasi untuk kemudiam disalurkan. Sehingga aspirasi nantinya dapat diperjuangkan,” ungkap Syafrial Kani.
Pada kesempatan itu Syafrial Kani menyinggung tingginya kasus norkoba. Ia berharap masyarakat lebih waspada karena Kota Padang telah masuk zona merah kasus narkotika. Selain itu ia menyoroti tingginya kasus asusila korbannya anak-anak dan perempuan.
“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk maraknya LGBT ini akibat penyimpangan. Kita Kita sepakat untuk memberantasnya. Selain itu masyarakat masih banyak ketergantungan dengan rentenir untuk kita carikan solusi. Untuk itu diharapkan Pemko bisa mencarikan solusi persoalan masyarakat dan meningkat ekonomi masyarakat,” katanya.
Sementara itu Ketua RT 04 RW 03 Wizenal yang sering dipangil Omce, mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD karena telah menyumbangkan dana pokir untuk masjid, MTI, MDTA, dan Kongsi Kematian Masjid Jihad Kelurahan Sungai Sapih.
Sedangkan, anggota DPRD Sumbar Desrio Putra mengatakan, kegiatan pembangunan untuk masyarakat yang nantinya jika tidak bisa tertampung di Kota Padang, maka DPRD Sumbar siap juga menampung aspirasi masyarakat di 11 kecamatan Kota Padang. Seperti masalah penanggulangan banjir, betonisasi perumahan, drainaise, jalan pemberdayaan.
“Selama itu ada aturanya kami akan perjuangan di DPRD Provinsi Sumbar,” kata Desrio.
“Saat ini persoalan di Kota Padang dan Sumatera Barat, APBD tidak mencukupi untuk pembangunan di Kota Padang dan Sumatera Barat yang terbatas. Untuk itu bagaimana cara kita bisa membangun Padang dan Sumatera Barat. Kita harus bisa melobi anggaran pusat melalui anggaran APBN, saat ini ada Balai Wilayah Sungai Sumtera V, Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Barat, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat,” paparnya. (ped)
