AGAM, METRO–PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menyiapkan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Agam sebagai upaya mempercepat pemulihan mata pencaharian warga. Program tersebut merupakan tindak lanjut setelah jajaran PNM melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi terdampak bencana.
Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, bersama unsur pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Brigjen Pol (Purn) Ary Laksmana Widjaja, perwakilan PT PNM, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang rapat Bupati Agam, Selasa (30/6).
Perwakilan PT PNM, Hendra, mengatakan bahwa kehadiran PNM sebagai badan usaha milik negara tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik pascabencana, tetapi juga berupaya menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat melalui penguatan usaha mikro.
Menurutnya, banyak pelaku usaha yang memiliki keinginan untuk kembali berproduksi, namun belum mampu memulai usahanya karena peralatan kerja rusak akibat bencana.
“Masih banyak masyarakat yang ingin kembali menjalankan usahanya, namun terkendala karena alat produksi mereka rusak akibat bencana. Kondisi ini menjadi perhatian kita agar roda perekonomian masyarakat dapat kembali bergerak,” ujar Hendra.
Ia mencontohkan salah seorang pelaku usaha pengolahan pinang iris dan permen pinang di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, yang terpaksa menghentikan produksi setelah seluruh peralatan usahanya rusak diterjang bencana.
Kondisi serupa juga dialami pelaku usaha sektor wisata dan kuliner di Kecamatan Tanjung Raya. Hingga kini, sejumlah usaha pemancingan dan rumah makan di kawasan tersebut belum dapat beroperasi secara normal karena masih terkendala sarana dan prasarana.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, PT PNM menawarkan Program Pengembangan Kapasitas Usaha dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (PKU-TJSL). Program ini dirancang sebagai bentuk dukungan bagi masyarakat agar dapat kembali membangun usahanya secara bertahap.
Melalui program tersebut, pelaku usaha akan memperoleh pembiayaan berbasis kelompok tanpa agunan yang disertai pendampingan usaha. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha mereka.
PNM juga menerapkan skema pengembalian angsuran yang disesuaikan dengan perkembangan usaha penerima manfaat. Pembayaran baru dilakukan setelah usaha dinilai telah kembali berjalan stabil dan mampu menghasilkan pendapatan.
Hendra menjelaskan, pelaksanaan program dilakukan melalui sinergi antara PT PNM, BNPB, dan Pemerintah Kabupaten Agam agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.
“Kabupaten Agam menjadi pilot project program ini. Kini kita sedang menyiapkan berbagai tahapan sehingga dalam waktu dekat dapat segera diluncurkan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal menyambut positif rencana pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, dukungan terhadap pelaku UMKM merupakan langkah strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.
Ia menilai, bantuan yang diberikan tidak hanya akan membantu masyarakat memperoleh kembali sumber penghasilan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di wilayah yang terdampak.
“Kami mengapresiasi kepedulian PNM dalam membantu pemulihan ekonomi masyarakat. Saat ini masyarakat memang membutuhkan dukungan agar dapat kembali menjalankan usahanya,” ujar Iqbal.
Pemerintah Kabupaten Agam, lanjutnya, siap bersinergi dengan seluruh pihak agar program tersebut dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ia berharap kolaborasi antara Pemkab Agam, BNPB, dan PT PNM mampu mempercepat kebangkitan sektor usaha mikro di daerah terdampak bencana. Dengan demikian, proses pemulihan tidak hanya ditandai dengan pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga pulihnya aktivitas ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. (pry)
