AGAM, METRO–Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Agam, Yunilson S Sos MM secara resmi membuka pelatihan penguatan layanan kesehatan seksual dan reproduksi serta perlindungan perempuan dan remaja dalam masa pemulihan pasca bencana banjir, di Hotel Sakura Syariah, Lubuk Basung, Rabu (17/6).
Kegiatan yang diselenggarakan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Barat tersebut diikuti berbagai unsur terkait yang bergerak di bidang kesehatan, perlindungan perempuan, serta pendampingan masyarakat.
Pelatihan ini bertujuan memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, khususnya perempuan dan remaja, setelah terjadinya bencana.
Dalam sambutannya, Yunilson menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PKBI Sumatera Barat yang telah menggagas kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya mendukung proses pemulihan masyarakat pasca bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Agam.
Menurutnya, dampak bencana tidak hanya dirasakan pada sektor fisik dan ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, serta aspek perlindungan sosial bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
“Bencana sering kali menimbulkan berbagai persoalan yang tidak terlihat secara langsung. Selain kerugian materiil dan kerusakan infrastruktur, terdapat dampak sosial dan kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian serius, terutama bagi perempuan, remaja, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya,” ujar Yunilson.
Ia menegaskan,dalam masa pemulihan pasca bencana, pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak, tetapi juga memastikan pemulihan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial yang memadai.
Menurutnya, pelatihan ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam membangun sistem layanan yang lebih tangguh, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama saat menghadapi situasi darurat maupun masa pemulihan pasca bencana.
“Melalui pelatihan ini, kita ingin memperkuat kapasitas para tenaga pendamping dan pihak terkait agar mampu memberikan layanan yang tepat, cepat, dan berperspektif gender. Dengan demikian, hak-hak perempuan dan remaja tetap terpenuhi meskipun berada dalam kondisi pasca bencana,” katanya.
Yunilson berharap para peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian latihan dengan serius dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam upaya perlindungan kelompok rentan, sehingga proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
“Kita harus memastikan bahwa perempuan dan remaja yang terdampak bencana tetap memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan, perlindungan, serta berbagai hak dasar lainnya. Ini menjadi tanggung jawab bersama yang memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Melalui kegiatan tersebut diharapkan lahir pemahaman dan langkah- langkah konkret dalam memperkuat layanan kesehatan seksual dan reproduksi serta perlindungan perempuan dan remaja, sehingga masyarakat terdampak bencana dapat bangkit dan menjalani proses pemulihan dengan lebih baik. (pry)
