JAKARTA, METRO—Nahdlatul Ulama (NU) menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Kehadiran NU diharapkan bukan hanya sekadar menjadi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan semata.
Untuk itu, pemimpin NU ke depan diharapkan jangan hanya bermodalkan popularitas dan dukungan politik semata.
Hatim Gazali, salah satu tokoh muda NU menyatakan bahwa dari data survei Alvara Research Center pada akhir 2025 disebutkan 140 juta jiwa warga Indonesia mengidentifikasi diri mereka sebagai Nahdliyin.
Dengan skala organisasi sebesar itu, Muktamar NU bukan semata-mata sebagai ajang memilih figur. “Momentum (muktamar, red) menentukan arah kepemimpinan NU menghadapi tantangan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang semakin kompleks,” ungkap Hatim kepada media pada Minggu (2/8).
Untuk menjawab segala tantangan tersebut, Hatim membeberkan sembilan kriteria yang penting dimiliki Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendatang. Kriteria itu meliputi kemampuan menjadi pemersatu di tengah dinamika internal organisasi, memiliki akar yang kuat di dunia pesantren, serta memiliki pengalaman panjang berkhidmat dari tingkat ranting hingga kepengurusan pusat.
“Selain itu, pemimpin NU perlu memiliki wawasan nasional dan global, menjaga independensi organisasi dengan tidak menjadi bagian dari partai politik maupun tidak sedang menduduki jabatan politik,” tegasnya.
Lebih penting lagi kata Hatim, ketum PBNU harus mampu menjadikan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tetap kritis sekaligus konstruktif.
Sebagaimana diketahui bahwa Muktamar NU dijadwalkan digelar pada 27-31 Agustus 2026 di Jombang, Jawa Timur. Artinya tidak sampai satu bulan lagi.
Para Nahdliyin berharap Muktamar itu mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas. Sebab, NU bukan hanya sekadar ormas keagamaan semata, tetapi juga kekuatan sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan umat, kebangsaan, dan kemanusiaan.
Kriteria berikutnya untuk calon ketua umum PBNU, bahwa kepemimpinan NU ke depan harus berpihak kepada kelompok masyarakat yang lemah, mampu menjaga tradisi pesantren sembari mendorong modernisasi organisasi, serta memiliki kapasitas keulamaan, kemampuan organisasi, integritas, dan rekam jejak kerja yang teruji.
Pemimpin NU harus memiliki kriteria tersebut agar NU tetap mampu menjaga marwah pesantren, memperkuat pelayanan kepada warga, serta meningkatkan kontribusinya dalam menjawab berbagai persoalan bangsa dan tantangan global.
Untuk itu, Muktamar PBNU tidak hanya menghasilkan figur yang memperoleh dukungan politik terbesar, tetapi juga pemimpin yang memiliki kapasitas menyatukan organisasi, menjaga independensi NU, memperkuat khidmah kepada umat, dan membawa organisasi memasuki abad keduanya dengan visi yang lebih kuat.
“Penilaian terhadap para kandidat tidak semata didasarkan pada popularitas atau dukungan politik, melainkan pada rekam jejak pengabdian, kapasitas kepemimpinan, integritas, serta kemampuan menjaga marwah dan kemandirian NU,” tegasnya.
Untuk itu, para warga Nahdliyin diminta mengawal para pimpinan cabang dan wilayah masing-masing untuk memilih calon ketum yang memenuhi sembilan kritera tersebut. “Jika tidak, NU tetap akan berkubang dalam gejolak internal, intrik politik, dan tidak bisa memberikan solusi bagi kemaslahatan umat,” tandasnya. (jpg)
