AIA PACAH, METRO—Pemerintah Kota Padang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) bagi agen pendamping di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Senin (25/5). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Fadly Amran dan diikuti ratusan peserta dari berbagai unsur pendamping sosial.
Hadir dalam kegiatan itu Penata Perizinan Ahli Madya Direktorat IDKN Ditjen Dukcapil Kemendagri Adel Trilius, Kepala BPS Kota Padang Dessy Febriyanti, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya, Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan, camat dan lurah se-Kota Padang, serta agen pendamping digitalisasi bansos.
Dalam kesempatan itu, Fadly Amran menyampaikan bahwa Kota Padang terpilih menjadi satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia sekaligus satu-satunya daerah di Sumatera Barat sebagai pilot project nasional implementasi digitalisasi bansos.
Menurutnya, program tersebut bertujuan menciptakan sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih cepat, akurat, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Pendataan dan penyaluran bansos harus betul-betul tepat sasaran. Alhamdulillah kita dipilih menjadi satu dari 42 kabupaten/kota, tentu menjadi amanah dan tanggung jawab besar bagi Kota Padang untuk mempercepat digitalisasi pengelolaan bansos ini,” ujar Fadly Amran.
Ia menegaskan, validitas data menjadi faktor utama dalam keberhasilan program tersebut agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran.
Fadly juga menjelaskan, sistem bansos berbasis digital nantinya memungkinkan pemerintah memantau kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real time, termasuk warga yang terdampak bencana maupun situasi darurat lainnya.
“Sistem bansos berbasis digital akan memudahkan pemerintah memantau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real time. Seperti contoh, warga yang sebelumnya tergolong mampu bisa sewaktu-waktu membutuhkan bantuan akibat bencana atau kondisi darurat lainnya,” katanya.
Lebih lanjut, program digitalisasi bansos itu disebut sejalan dengan visi Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan smart city melalui percepatan transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik.
Selain itu, sistem digital bansos nantinya juga akan terintegrasi dengan berbagai layanan pemerintah berbasis digital, seperti pembayaran digital, administrasi pemerintahan, hingga aplikasi pelayanan masyarakat Padang Mobile.
Untuk mendukung implementasi program tersebut, Pemko Padang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial. Sebanyak 1.700 agen pendamping juga disiapkan, melibatkan ASN, pendamping PKH, TKSK, RW/RT, hingga pengurus masjid dan musala.
Fadly Amran meminta seluruh OPD terkait, mulai dari Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, camat, lurah hingga agen pendamping agar serius mengikuti pelatihan sehingga nantinya dapat menjadi trainer di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Penata Perizinan Ahli Madya Direktorat IDKN Ditjen Dukcapil Kemendagri, Adel Trilius, mengapresiasi kesiapan Kota Padang dalam mendukung program nasional digitalisasi bansos.
“Kota Padang memiliki komitmen yang kuat dalam penguatan data kependudukan dan transformasi digital pelayanan publik. Ini menjadi modal penting dalam implementasi digitalisasi bansos secara nasional,” ungkapnya.
Program digitalisasi bansos Kota Padang ditargetkan mulai diluncurkan pada Oktober 2026 setelah seluruh tahapan persiapan, pelatihan, dan penguatan infrastruktur selesai dilakukan. (oza)
