PADANG, METRO–Gonjang ganjing rencana DPRD Padang bakal memanggil petinggi KONI Padang, akhirnya terwujud. Hal itu menyusul surat Komisi I DPRD Padang No. 170/418/DPRD – pdg/VII-2021, yang segera memanggil petinggi KONI tersebut, 3 September. Bahkan, surat pemanggilan hearing tersebut telah diuploud di medsos anggota Komisi I DPRD Padang Budi Syahrial SH, Minggu (29/8).
Surat pemanggilan hearing dari Komisi I DPRD Padang tertanggal 30 Agustus 2021 tersbut ditandatangani Wakil Ketua DPRD Padang Arnedi Yarmen SPd.
Maka, jika tidak ada aral melintang, anggota Komisi I DPRD memanggil Ketua KONI dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan catatan tidak boleh diwakili oleh anak buahnya. “Saya sudah dapat undanganya agar menghadiri rapat internal tersebut,” ungkap Mastilizal Aye SH anggota DPRD Padang, Selasa (31/8).
Komisi I DPRD Padang sudah melayangkan surat undangan rapat internal kepada KONI pada tanggal 3 September 2021. Isinya menyangkut pertanggungjawaban dana hibah KONI Padang dan hal-hal yang perlu untuk dibahas. ”Rapat ini tidak boleh diwakili, kita minta yang bersangkutan Ketua KONI Padang, H Agus Suardi alias Abien hadir dan bicara dalam rapat tersebut. Jika nanti ada yang mewakilinya langsung kita usir keluar, begitu juga dengan SKPD yang lain. Jadi tidak boleh diwakili,” ucap Aye dari Fraksi Gerindra.
Dikatakan Aye, jika tidak hadir ketua yang bersangkutan terpaksa hearing ditunda dulu sampai ketua yang bersangkutan yang terdiri dari Ketum, Sekum dan Bendahara harus hadir. Setelah mereka lengkap maka nanti hearing bisa dilanjutkan. Selain Koni Padang, Komisi I juga mengundang Kadispora, Kepala BPKAD Padang, Inspektur Padang dan Kabag Hukum Setko Padang.
Sebelumnya, Ilmarizal Plt KONI Padang pernah menemui anggota DPRD, Budi Syahrial minta penjelasan menyangkut status yang dia bikin pada dinding media sosialnya. Pada kesempatan itu Ilmarizal meminta secepatnya DPRD memanggil petinggi-petinggi KONI Padang. ”Jan sampai indak dipanggil lo kami,” kata Ilmarizal menceritakan dengan logat Minang.
Menurut Mastilizal Aye, keinginan pengurus KONI Padang tersebut langsung direspon DPRD Padang. Untuk itu, dia ingin yang hadir adalah Ketua KONI yang mengambil kebijakannya dan bisa dipertanggungjawaban. ”Saya minta rekan-rekan pers jangan sampai tidak hadir melihat bagaimana Ketua KONI bicara dan menjelaskan pertanggungjawaban kemana dana APBD digunakan dan dibelanjakan,” kata Aye. (boy)