Dalam verifikasi lapangan ini, Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Fatmawati,menyampaikan bahwa hal penting untuk dilihat secara komprehensif adalah bagaimana Rumah DataKu ini dapat terbentuk, sarana prasarana yang ada di Rumah DataKu tersebut, serta bagaimana keaktifan Rumah Data tersebut dalam memanfaatkan data bagi masyarakat.
“Data kuantitas, kualitas serta mobilitas penduduk yang ada di tingkat mikro ini diharapkan mampu menjadi baseline intervensi pembangunan di daerah tersebut pada Musrenbang daerah nantinya,” kata Fatmawati.
Kepala Dinas PPKB Kota Solok, Ardinal, sangat berharap Kota Solok mampu menjadi juara di tingkat provinsi tahun ini sehingga dapat memacu semangat dan motivasi seluruh teman-teman kader dan pengurus Rumah DataKu di Kota Solok. “Dengan harapan semakin berkembang dan maju di masa yang akan datang,” sebut Ardinal.
Hal yang sama juga diharapkan oleh Pengurus Rumah Data Kependudukan Kampung Jawa Sejahtera Tuminem, yang telah bekerja keras menyiapkan segala hal dalam persiapan kegiatan verifikasi lapangan ini.
“Kami sangat berharap semoga Kota Solok mampu mendapatkan hasil yang memuaskan dan menjadi juara hingga tingkat nasional pada tahun ini karena seluruh kader dan pengurus telah berusaha secara optimal dalam memberikan hasil yang terbaik,” tutur Tuminem, salah seorang pengurus Rumah DataKu Kampung Jawa Sejahtera.
Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dalam bagian data dan informasi, mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga sebagai bagian dari pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga yang dilakukan melalui pemutakhiran pendataan keluarga, sensus dan survey baik kepada individu maupun keluarga.
Selanjutnya pada Pasal 58 juga dinyatakan bahwa setiap penduduk baik individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi maupun pihak swasta juga mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga. (vko)