SOLOK, METRO–Wali Kota Solok Zul Elfian menilai, pengelolaan bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) diharapkan lebih mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih baik di daerah. Apalagi program tersebut, bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah agar dapat melakukan transformasi nilai dan praktek, sehingga tercipta tata kelola pemerintah daerah yang baik.
Ketika mengikuti video conference (Vidcon) launching sinergitas pengelolaan bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, di E-Gov Monitoring Room Balaikota Solok, Zul Elfian mengatakan, program tersebut sejalan dengan upaya menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan bersih yang terus diipayakan Pemko Solok.
Vicon tersebut, juga terhubung dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Muhammad Yusuf Ateh, Gubernur, Bupati dan walikota se-Indonesia. Turut mendampingi wako, Inspektur Kota Solok, Kenfilka.
Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian mengatakan adapun temuan umum yang sering terjadi perencanaan yang kurang tepat, penganggaran yang kurang tepat, serta beberapa program yang kurang sesuai.
Mendagri meminta kepada seluruh kepala daerah agar lebih menguatkan Inspektorat di daerah. Selanjutnya, melakukan perencanaan yang matang.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri, mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas ide dan gagasan dari kemendagri yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. MCP ini merupakan salah satu cara menyelamatkan NKRI dari praktek-praktek korupsi.
“Hari ini adalah salah satu cara kita menghindari korupsi dengan melakukan pencegahan. Bersama kita memperbaiki sistem, apabila sistem sudah baik maka tidak akan membuat celah bagi praktek korupsi,” sebut Firli.
Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan, Tindakan kecurangan (Fraud) merupakan suatu tindakan illegal yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan.
“Salah satu risiko utama yang menghambat pencapaian tujuan adalah risiko Fraud. Oleh karena itu, manajemen perlu mengidentifikasi dan mengimplementasikan mitigasi risiko fraud. Adapun area intervensi MCP ialah perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu pintu/perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN, Optimalisasi pendapatan,” jelasnya. (vko)