SOLOK, METRO–Pemerintah Kota (Pemko) Solok berupaya agar masyarakat tidak mampu mendapat layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Artinya, Pemko Solok akan mencarikan solusi, supaya masyarakat yang belum tercover program JKN akan ditanggung pemerintah.
Hal ini diungkapkan Wakil Wali Kota Solok, Rahmadhani Kirana Putra,l kemarin. Menurutnya, secara bertahap kepesertaan warga yang belum mendapat layanan kesehatan melalui program JKN akan kembali direview dan bisa mendapatkan layanan JKN.
Namun lanjutnya, bagi masyarakat yang sudah terlanjur menjadi peserta mandiri dan menunggak premi, Pemko Solok akan membantu menangguhkan dan dengan mekanisme yang ada akan diproses dan diverifikasi Dinas Kesehatan Kota Solok.
Ramadhani Kirana Putra, saat membuka kegiatan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Solok bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Solok, di Aula Dinas Kesehatan Kota Solok, menegaskan diharapkan semua masyarakat mendapat layanan kesehatan melalui program JKN.
Turut hadir, kepala BPJS Kesehatan cabang Solok, Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok Ardinal dan para peserta dari RT, RW se Kota Solok. Kegiatan sosialisasi tersebut, mengangkat tema Melalui sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kita optimalkan penggunaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Solok yang lebih baik.
Rahmadhani juga mengucapkan terimakasih kepada BPJS Kesehatan Solok dan Dinas Kesehatan Kota Solok yang telah memberikan program yang terbaik untuk melayani masyarakat Kota Solok dalam bidang kesehatan. “Terimakasih juga kepada RT dan RW yang merupakan garda terdepan penghubung Pemerintah Kota Solok dengan masyarakat.
Saat ini, capaian kepesertaan Kota Solok dalam BPJS kesehatan cukup tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Tentu, harapan kita adalah pelayanan kesehatan nasional yang telah digagas Presiden RI, agar seluruh kota dan kabupaten memasukkan masyarakatnya dalam program JKN,” ujar Rahmadhani.
Untuk itu, Ramadhani memohon dukungan dari RT dan RW sebagai garda terdepan penghubung Pemko dan masyarakat, untuk memberitahukan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. “Kepada Dinas Kesehatan Kota Solok, agar menyiapkan diri jika nanti masyarakat datang untuk mengurus JKN, dapat terlayani dengan prima,” tegas Rahmadhani.
Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok Ardinal melaporkan, saat ini kepesertaan masyarakat Kota Solok dalam JKN sudah mencapai sebanyak 96,7 Persen. Dinas Kesehatan Kota Solok juga sudah melakukan verifikasi dan validasi penerima bantuan dari Jamkes Sakato.
Adapun permasalahan saat ini tambahnya, adanya kepesertaan ganda, peserta yang telah pindah domisili dan peserta yang telah meninggal dunia namun tetap masuk dalam kepesertaan JKN yang ditanggung Pemko Solok. (vko)