SIJUNJUNG, METRO
Masyarakat di Nagari Palaluar, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung menerima bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa/nagari. Bantuan itu diberikan selama tiga bulan kedepan untuk membantu masyarakat yang terdampak covid-19. Dengan demikian, Nagari Palaluar merupakan nagari pertama yang mampu menyalurkan bantuan dari dana desa tersebut kepada masyarakat. Penyerahan secara simbolis dilakukan langsung Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin di kantor Walinagari Palaluar, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Jumat (8/5).
Walinagari Palaluar, Ebid Diana Putra mengatakan, pemerintah nagari berupaya untuk selalu transparan dalam penyaluran bantuan tersebut. Hal itu dilakukan untuk menghindari muculnya asumsi yang kurang bagus ditengah masyarakat. Selain itu nagari ini merupakan yang perdana menyerahkan BLT dana desa kepada masyarakatnya.
“Kita pemerintah Nagari Palaluar memajang nama-nama warga penerima BLT yang berasal dari Dana Desa/Nagari di papan pengumuman kantor walinagari. Sehingga semua masyarakat bisa melihat,” tutur Ebid.
Dijelaskan, untuk BLT yang bersumber dari Dana Desa ini diperuntukkan bagi 180 Kepala Keluarga. Setiap KK akan menerima bantuan sebesar Rp 600 ribu setiap bulannya selama 3 bulan (April, Mei dan Juni). “Agar tidak terjadi kegaduhan atau masalah di tengah masyarakat, pemerintah melakukan seleksi terbuka terhadap warga penerima bantuan terdampak Covid-19. Artinya, nagari membuat seperti tim seleksi yang terdiri dari relawan. Masyarakat diberi kesempatan menilai warga apakah layak atau tidak menerima bantuan, itu merupakan salah satu cara pemerintah nagari untuk lebih transparan,” jelas Ebid.
Bupati Yuswir Arifin mengatakan, Nagari Palaluar adalah nagari pertama di Sijunjung untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa/Nagari.
“Sebanyak 9.953 KK akan mendapatkan BLT dari Dana Desa,” sebut Bupati.
Bupati juga mengingatkan pemerintah nagari untuk terus mendata warga jika ada yang tidak terdata dalam semua jenis bantuan. “Pemerintah nagari harus mendata lagi warga yang belum terdata, karena kita tidak ingin ada warga kurang mampu yang berhak mendapat bantuan tapi tidak tercatat,” katanya. (ndo)