LIMAPULUH KOTA, METRO–Tidak hanya masyarakat Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota yang setiap saat melalui jalan milik provinsi penghubung Payakumbuh-Lintau mengeluhkan buruknya kondisi jalan. Pengguna jalan baik pengendera motor maupun roda empat, yang pulang kampung saat mudik lebaran 1443 H lalu, juga mengeluh buruknya kondisi jalan.
Kondisi buruknya jalan terutama di Bukik Alang Lawik, dan sejumlah titik disepanjang Jalan Provinsi yang melintasi Kecamatan Lareh Sago Halaban, sebenarnya sudah berkali-kali disampaikan masyarakat setempat kepada Pemerintah baik saat Tim safari Ramadhan 1443 H maupun pada kesempatan lainnya. Sayang hingga kini keluhan masyarakat itu belum mendapat tanggapan serius bagi Pemerintah.
Bahkan, saat liburan Idul Fitri 1443 Hijriah lalu, para perantau yang pulang kampung dan melintas di jalan Payakumbuh-Lintau tersebut juga mengeluh ketika melewati jalan yang rusak parah dan telah hancur itu. “Tak kami sangka separah dan sehancur itu jalan di halaban itu. Dulu bagus, tidak memakan waktu lama untuk lewat disitu,” ungkap Nal, saat mudik lebaran lalu.
Warga Lintau yang merantau di Riau itu berharap agar Pemerintah bisa memperbaiki jalan itu, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. “Harapanya cepat diperbaiki sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Kemudian masyarakat juga tidak kesulitan saat membawa barang dan angkutan,” sebutnya.
Seorang tokoh masyarakat Lareh Sago Halaban, Amril Dt. Pucuak, menyebutkan bahwa, jalan propinsi pada ruas Payakumbuh-Lintau yang kondisinya telah hancur itu paling parah di Bukik Alang Lauik, Kecamatan Lareh Sago Halaban. “ Warga Lareh Sago Halaban berharap, kondisi ini menjadi perhatian serius dari Pemerintah Propinsi, karena sudah banyak korban berjatuhan di jalan yang rusak tersebut akibat mengalami kecelakaan dan bahkan ada pengguna jalan yang meninggal dunia dan patah akibat terjatuh di badan jalan yang sudah hancur itu, “ sebut Amril Dt. Pucuak.
Diakui mantan Walinagari Tanjung Gadang dan mantan Ketua KAN Tanjung Gadang itu, buruknya kondisi jalan yang aspalnya sudah hancur itu membuat pengguna jalan, baik roda dua maupun empat harus berhati-hati dan mengurangi kecepatan. “ Selama ini, untuk mengatasi kerusakan badan jalan tersebut pihak perusahaan tambang yang memanfaatkan jalan tersebut hanya berusaha menimbul badan yang telah rusak dan hancur itu dengan abu batu material tambang. Namun kondisi ini tidak bertahan lama, akibat kendaraan yang lewat di jalan Payakumbuh-Lintau ini bertonase berat dan bahkan melebihi kapasitas yang diizinkan sesuai kelas jalan,” papar Amril Dt. Pucuak.
Sementara itu seorang tokoh masyarakat Lareh Sago Halaban Amril B, menyayangkan buruknya jalan di Bukik Alang Lawuik, Kecamatan Lareh Sago Halaban. Jalan milik provinsi Sumatera Barat yang menjadi penghubung dari Kota Payakumbuh menuju Lintau, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung itu, juga berdampak buruk bagi masyarakat sekitar. “Jelas ada dampaknya, seperti ketika terjadi macet, kecelakaan, dan tentu akan mengganggu kepada perekonomian warga sekitar. Masyarakat akan membayar mahal ketika mengangkut hasil produksi hasil panennya menuju pasar, biasa ditempuh dengan waktu yang singkat, karena jalan buruk tentu menghabiskan waktu yang lama,” jelas mantan anggota DPRD Limapuluh Kota itu saat dihubungi melalui sambungan telpon selulernya.
Dia juga meminta pemerintah provinsi Sumbar melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi buruknya jalan Bukik Alang Lawik. Mengingat kondisinya sudah sangar buruk sekali. “Koordinasi Pemerintah Kabupaten Limpuluh Kota, harus jelas kepada Pemerintah Provinsi. Karena status jalan itu merupakan jalan provinsi. Kemudian kita juga berharap agar peran anggota DPRD kita baik yang di Kabupaten maupun di Provinsi, untuk sama-sama berjuang untuk memperbaiki jalan ini,” harap Amril B.
Hasil pantau media ini di lolasi, rusaknya badan jalan propinsi Payakumbuh-Lintau itu tidak hanya ditemukan di kawasan Lareh Sago Halaban saja. Namun sejumlah titik di kawasan Pakan Sabtu sampai ke Simpang Andaleh, beberapa titik badan jalan aspal hotmix itu sudah mulai hancur dilindas dam truk bermuatan material batu tambang tersebut.
Ketua DPRD Sumbar, Supardi, ketika diminta komentarnya terkait makin parahnya insfrastruktur jalan propinsi pada ruas Lareh Sago Habalan-Lintau itu menyebutkan bahwa, Pemprov Sumbar pada tahun 2022 ini telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan tersebut. “ Namun perbaikannya secara bertahap dan tidak bisa menuntaskan seluruh panjang jalan yang rusak, karena dana untuk pembangunan jalan tersebut cukup besar. Soalnya, jalan tersebut dikerjakan dengan sistim beton,” ujar Supardi.
Supardi menyebutkan, terkait rusaknya jalan tersebut akibat aktifitas tambang, dia berharap kepada Walinagari yang ada di kawasan Kecamatan Lareh Sago Halaban agar tidak memberikan rekomendasi atas izin tambang kepada pengusaha tambang yang ingin membuka usahanya di lokasi tersebut. “ Saya harap Walinagari jangan memberikan izin lagi kepada pengusaha tambang,” harap Supardi.
Diakui Supardi, beberapa waktu lalu para Walinagari pernah dikumpulkan untuk membuat kesepakatan agar melakukan pengawasan terhadap aktifitas tambang termasuk pengawasan terhadap mobilisasi material yang melebihi kapasitas “Jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan itu, seharusnya Walinagari yang melakukan pengawasan,” ujar Supardi. Namun demikian, Supardi, meminta kepada para perusahaan tambang yang melaksanakan aktifitas usaha pertambangan di lokasi tersebut agar mematuhi aturan, termasuk mematuhi aturan soal pengangkutan material tambang harus sesuai dengan tonase jalan. (uus)