SIJUNJUNG, METRO – Waktu pelaksanaan pemilu semakin dekat, begitu juga dengan suasana politik di tengah masyarakat semakin memuncak. Tak heran jika menjelang hari pencoblosan, Bawaslu kian gencar melakukan pencegahan pelanggaran pemilu yang dinilai rentan terjadi. Salah satunya untuk ASN yang dituntut harus netral terhadap politik.
Untuk mencegah pelanggaran di lingkungan ASN, Bawaslu Kabupaten Sijunjung menggelar sosialisasi pengawasan pemilu yang akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Ketua Bawaslu Sijunjung, Agus Hutrial Tatul menegaskan bahwa ASN harus netral dalam politik, dengan tidak menunjukan dukungan secara langsung.
“Netralitas ASN dalam berkampanye adalah harga mati, tetapi dalam soal pencoblosan itu tidak, karena netral itu hanya untuk berkampanye,” jelasnya.
Agus menambahkan, tugas dari Bawaslu mengawasi setiap tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sijunjung, “Mengawasi netralitas ASN, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia serta mengawasi seluruh pelanggaran yang terjadi saat tahapan pemilu berlangsung,” katanya saat menggelar acara sosialisai di Wisma Keluarga Muaro Sijunjung, Kamis (4/4).
Dalam kegiatan tersebut dibuka Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung, didampingi Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Riki Minarsyah dan Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sangketa, Juni Wandri. Dihadiri oleh Asisten I, Kepala OPD, ASN Pemerintahan Kabupaten Sijunjung dan kepala sekolah.
“Pada dasarnya, kegiatan ini dilaksanakan agar pelanggaran pemilu oleh ASN tidak tidak terjadi di Kabupaten Sijunjung, apalagi sampai terseret ke ranah hukum,” tambahnya.
Ia berharap kepada peserta agar mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir dan juga menyampaikannya kepada seluruh stakeholder dan jajaran di dalam pelaksanaan pemilu yang semakin hari semakin dekat. Ini dimaksudkan agar bersama mengawasi dan mensukseskan pelaksanaan pemilu pada 17 April mendatang. (ndo)