AGAM, METRO–Bencana banjir lahar dingin dan longsor di Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang menimbulkan kerisauan di kalangan masyarakat terdampak, terutama sekali mereka yang kehilangan hunian karena rumah yang rusak atau hanyut. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kepala BNPB dan Gubernur Sumbar membuka pintu dialog seputar relokasi warga, saat mengunjungi posko kebencanaan Bukik Batabuah, Agam, Rabu (15/5).
“Pertama, kami membawa pesan belasungkawa dari Bapak Presiden, yang setiap hari memonitor langkah-langkah penanganan yang kita lakukan di Sumbar. Setiap hari beliau menerima laporan dan memberi arahan, dan yang terpenting itu adalah arahan seputar keselamatan masyarakat,” ucap Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengawali sambutannya.
Memasuki hari ketiga memimpin penanganan bencana banjir lahar dingin dan longsor di Sumbar, ia menegaskan bahwa telah dilakukan berbagai perbaikan yang hasilnya terus berkembang dari hari ke hari. Termasuk dalam hal mendata kerusakan hunian masyarakat, dan penanganan apa yang perlu dilakukan atas kerusakan-kerusakan tersebut.
“BNPB terus berkoordinasi dengan Pemprov, Pemkab, dan unsur TNI/Polri. Oleh karena itu, pendataan harus segera disiapkan dengan sebaik-baiknya sejak tingkat wali nagari, dibantu Babinsa dan Bhabin Kamtibmas, terus ke atas sampai Bupati dan Gubernur. Sehingga terlihat, mana yang perlu direlokasi dan mana yang tidak,” ujarnya lagi.
Bagi warga yang nantinya akan direlokasi, Letjen Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah akan membangunkan rumah pada tempat-tempat yang aman, yang lahannya harus disiapkan oleh Pemda setempat. Selama pembangunan rumah berlangsung, warga penerima bantuan juga akan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) selama mereka menumpang tinggal di rumah warga lainnya.
“Namun yang jelas, untuk kerusakan ada skalanya. Rumah yang rusak ringan itu akan dibantu Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta dalam bentuk bangunan. Pemerintah bertanggung jawab untuk hal ini,” ucapnya lagi.
