TANAHDATAR, METRO–Perangkat dan Wali Nagari se Tanahdatar harus gigit jari. Pasalnya disaat hari raya seluruh karyawan swasta, ASN, TNI dan Polri hingga petugas kebersihan mendapat tunjangan hari raya (THR).
Kondisi ini sudah berlangsung sejak diberlakukannya undang undang desa atau kembali ke nagari. Lalu dimanakah posisi mereka dalam hal ini.
Apakah ada aturan yang melarang pemberian THR kepada Perangkat Nagari ? Dalam kaedah hukum, hal ini disampaikan Basrizal. Dt. Pangulu Basa, kemaren di Batusangkar.
“Sesuatu yang tidak dilarang artinya boleh,” kata Basrizal.
Bila Bupati atau pemerintah daerah ragu-ragu karena alasan hukum maka sebaik disiapkan dasar hukum, bisa berupa Perda atau Perbub, tambahnya
Diera otonomi dibutuhkan kemauan dan keberanian politik untuk merespon berbagai dinamika aspirasi masyarakat. Secara faktual Perangkat Nagari memiliki beban tugas yang sangat berat yang tidak sebanding dengan honor yang mereka terima, jelasnya.
“Jadi sangat beralasan untuk memberi THR kepada Perangkat Nagari,” kata Basrizal.
Sementara, Sekda Tanahdatar Iqbal Ramadi Payana mengatakan tidak aturan yang membolehkan perangkat nagari maupun wali nagari untuk menerima tunjangan hari raya (THR) yang dananya bersumber dari APBD dan APB Nagari.