TANAHDATAR, METRO – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanahdatar, tentang pandangan umum fraksi fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Bupati Tanahdatar tentang Ranperda APBD Tanahdatar tahun 2019, di Pagaruyung, Rabu (7/11).
Sidang Paripurna DPRD tersebut dipimpin Wakil ketua Irman dihadiri ketua DPRD Anton Yondra, Wakil Bupati Zuldafri Darma, Sekwan Elizar, dan sejumlah Anggota DPRD serta kepala OPD, Camat, Wali Nagari, LSM, Ormas dan Ketua Parpol. Fraksi PPP menyampaikan pemandangan umum yang dibacakan Juru bicara Arianto. Ia membacakan sebanyak tujuh tanggapan, saran maupun pertanyaan.
Menurutnya, PAD Tanahdatar untuk tahun 2019 mengalami penurunan kurang lebih Rp6 miliar. Maka fraksi partai persatuan pembangunan (PPP) meminta kepada pemerintah daerah khusus badan keuangan daerah terlebih khusus lagi bidang pendapatan, dalam menggenjot pendapatan asli daerah, agar menggali semua potensi daerah. Hal itu diharapkan dengan bekerja serius, bersikap tegas terhadap objek objek pajak, rumah makan atau restoran yang tidak mau membayar pajak. “Kapan perlu berikan ganjaran sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,” ujar Arianto.
Arianto juga meminta tanggapan pemerintah daerah kabupaten Tanahdatar tentang sebuah data yang memilukan sekaligus memalukan. Berdasarkan data dari komisi penanggulangan aids nasional (KPAN) tahun 2016 di Sumbar terdapat 15.105 lgbt,dari angka tersebut 14.252 gay ( lelaki suka lelaki) sedangkan 853 waria. Dari data KPAN tersebut ujar Arianto, bahwa Tanahdatar salah satu daerah tempat bernaungnya kaum lgbt terbesar, berada pada peringkat kedelapan di Sumbar.
Apakah pemerintah daerah mengetahui hal tersebut, apa tindakan yang akan di lakukan oleh Pemerintah Daerah Tanahdatar terhadap pelaku LGBT ini dan sebagai antisipasi jangan sampai hal ini semakin berkembang di Tanahdatar.Fraksi partai persatuan pembangunan (PPP) meminta kepada pemerintah daerah Tanahdatar untuk serius menangani serta menelusuri kebenaran data tersebut. Karena ini sangat memalukan Luak nan Tuo yang berfalsafahkan ABS-SBK serta mengancam masa depan anak anak Tanahdatar.
Di kesempatan itu, ia meminta kepada pemerintah daerah kabupaten Tanahdatar untuk sesegera mungkin membersihkan sisa longsoran dan banjir bandang yang menutupi jalan Mawar 1. Karena jalan itu merupakan satu satunya jalan yang menuju keluar masuk jorong tersebut. (ant)