PADANG, METRO – Informasi tercoblosnya surat suara di Selangor, Malaysia, langsung ‘terendus’ oleh pengamat politik Rocky Gerung. Rocky langsung ‘reaktif.’ “Tadi barusan saya baca berita, Panwaslu menemukan surat suara di Malaysia sudah dicoblos untuk 01 dan Partai Nasdem,” ujar Rocky di hadapan Forum Pikiran, Akal dan Nalar roadshow Polmark Indonesia dan PAN di Padang, Kamis (11/4).
Perkataan Rocky disambut riuh suara pengunjung disertai tepuk tangan. “Air mengalir sampai jauh,” ujar Rocky lagi. “Beberapa hari lalu saya katakan, yang sedang dilakukan di Istana adalah perencanaan kecurangan, bukan memikirkan kemakmuran,” lanjutnya.
Rocky juga merasa heran mengapa dominan pasangan 01 dan partai Nasdem yang tercoblos.
“Surat suara sudah tercoblos untuk 01 dan partai Nasdem. Akal sehat kita bekerja, kenapa partai Nasdem yaa? Apa ada hubungannya dengan Dubes RI di situ, yang anaknya juga adalah Caleg nomor 1 partai Nasdem di Jakarta?” ulasnya.
Rocky menduga, yang memiliki potensi untuk mencoblos surat suara di Malaysia sebelum hari H, dari pihak berkuasa.
“Siapa yang mempunyai potensi untuk mencoblos itu, dia yang mempunyai akses terhadap surat suara, siapa? Yaa, partai oposisi tidak punya akses ke situ, pasti…itu dari kekuasaan. Kita harus buat dugaan itu, supaya masuk akal kecemasan kita tentang kebersihan pemilu,” sebut Rocky.
Dia mangatakan, atas alasan itulah dirinya cukup aktif meminta ada pengawas internasional. Dia juga menyinggung, pentingnya pengawas internasional mengawasi penyelenggaraan pemilu hingga ke desa-desa. ”Seolah ada akal-akalan. ‘Iya boleh ada pengawas internasional supaya mengawasi pemilu di Jakarta.’ Jakarta itu tidak perlu diawasi, yang perlu diawasi itu pemilu di desa-desa, di daerah-daerah,” ujarnya.“Itu justru yang dilarang pengawas internasional masuk ke situ. Padahal sama seperti akuntansi, audit eksternal itu lebih lebih legitimed, lebih terandal dari pada audit internal, itu pentingnya pengawas asing masuk sampai ke desa.” Terangnya lagi.
Menurut Rocky, masuknya pengawas internasional sampai ke desa dianggap meragukan kemampuan penyelenggara pemilu di Indonesia, tidak tepat.
Dalam kesempatan itu, juga diluncurkan buku Ketum DPP PAN Zukifli Hasan berjudul Merawat dan Memenangkan Indonesia. Ketum secara fisik tak bisa hadir dan diwakili Wasekjen DPP PAN Faldo Maldini. Hanya menyampaikan permintaan maaf melalui video call.
Buku tersebut dibagikan secara simbolis kepada sejumlah tokoh antara lain, Anggota DPR H.Mhd Asli Chaidir, Walikota Padang Mahyeldi, Walikota Sawahlunto Deri Asta, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni, Rocky Gerung, Eep Saefullah Fatah, Maigus Nasir dan sejumlah tokoh lainnya
Efektivitas Politik Uang Rendah
Pada Pemilu 2019 ini, tingkat efektivitas politik uang rendah. Hal ini terungkap melalui hasil penelitian Lembaga Survei Polmark Indonesia, kemarin. Lembaga Survei Polmark merilis hasil survei elektabilitas partai politik dari 73 Daerah Pemilihan (Dapil) di seluruh Indonesia. “Sikap pemilih terhadap pemberian uang, yaitu sebesar 7,1% menyatakan menerima uang dan memilih pemberi uang, sebesar 4,2% menerima uang dan memilih yang paling besar,” sebut CEO Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah, pada kesempatan forum tersebut.
Sementara itu, yang menerima uang, tapi tidak jadi alasan memilih yang menerima uang sebesar 33,4%. Sedangkan 37,8% tegas menolak pemberian uang dan sisanya 17,5% tidak tahu atau tidak menjawab. Dari data di atas, sebut Eep, maka jika dilihat efektifitas politik uang hanya 11,3% dengan rincian 7,1% menerima uang dan memilih yang memberi uang dan 4,2% menerima uang dan memilih yang lebih besar memberi uang.
Eep menjelaskan, survei ini dilakukan dari Oktober 2018 – Februari 2019 dengan jumlah responden 440 (margin of error plus-minus 4,8%) di masing masing 72 dapil dan 880 responden (margin of error plus-minus 3,4%) di 1 dapil. Survei di 73 dapil ini mencakup 93% dari pemilih Pemilu 2019. Di 73 Dapil ini diperebutkan 534 kursi dari 575 keseluruhan kursi DPR RI 2019. Pengambilan sampel survei ini dilakukan dengan metode Multistage Random Sampling dengan selang kepercayaan 95%.
Temuan riset yang penting dan menarik di 73 Dapil yang dilakukan oleh Polmark Indonesia, terkait dengan sisa suara yang masih “Undecided Voters” dan “Swing Voters” yang masih membayangi Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden pada 17 April 2019 mendatang.
Pada Pemilu Legislatif, dalam temuan Polmark Indonesia, angka UV sebesar (26%). Sedangkan temuan terhadap Swing Voters untuk Pemilu Legislatif sebesar (59,3%) dan Swing Voters untuk Pemilihan Presiden sebesar (37,6%.).
Sementara itu, terkait dengan Pilpres, dari 37,6% pemilih presiden yang masih swing voters, sebesar 6% menyatakan menerima uang dan memilih pemberi uang dan sebesar 4,2% menyatakan menerima uang dan memilih pemberi uang terbanyak. Atau jika ditotalkan keduanya, maka efektifitas politik uang sebesar 10,2%.
Survei Polmark juga menunjukkan elektabilitas PAN sebesar 5,9 persen. Sementara PKS 4,5 persen dan PPP sebesar 4,4 persen. Partai lain yang lolos parlemen adalah PDI Perjuangan (28,6 persen), Gerindra (14,1 persen), Golkar (13,5 persen), PKB (11,5 persen), dan Demokrat (6,9 persen). Sementara partai yang tidak lolos PT antara lain Perindo (2 persen), PSI (0,6 persen), Berkarya (0,4 persen), dan Garuda (0,1 persen), Hanura (1,1 persen), PBB (0,5 persen), dan PKPI (0,2 persen). (fan)