PARIAMAN, METRO – Wali Kota Pariaman H Genius Umar mengatakan daerahnya hingga kini terus melakukan pembangunan e goverment untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan efisiensi waktu serta biaya.
“Sistem pelayanan di lingkungan Pemko Pariaman harus terpadu dan integrasi satu sama lainnya. Semua pelayanan publik harus berbasis elektronik,” kata Walikota Pariaman H Genius Umar, kemarin, usai meraihi predikat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2018.
Genius juga mengungkapkan akan terus meningkatkan indeks penilaian SPBE di Kota Pariaman karena dengan pelayanan tersebut juga akan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
Kota Pariaman sedang mengembangkan beberapa aplikasi pelayanan seperti elektronik absensi, elektronik parkir, e-retribusi dan lain sebagainya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Pariaman menerima predikat baik dengan skor 2,61 penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018. Penyerahan dilakukan oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dan diterima secara simbolis oleh wali kota dan bupati se Indonesia.
Wakil Presiden Jusuf Kala memaparkan bahwa dunia IT berkembang 100 persen setelah 1,5 tahun.
”Komputer dan internet awalnya adalah perangkat militer sebagai alat komando militer. Namun sekarang masuk kedalam bidang pemerintahan,” ujarnya.
”Sepuluh tahun lalu mungkin dibutuhkan kursus untuk menjalankan komputer, namun sekarang tidak lagi harus kursus untuk mengoperasikan komputer dan semua sudah dalam jaringan (daring),” sambungnya.
Ia berharap kwalitas layanan publik semakin lebih baik dan ada standarisasinya, sehingga Pemda bisa mengikutinya.
Menteri PAN RB RI, Syafruddin juga mengungkapkan berdasarkan evaluasi penilaian SPBE Tahun 2018 terdapat 25 persen kota yang berpredikat baik dan 75 persennya berpredikat kurang dari total 88 kota yang ada di Indonesia.
“Untuk itu momentum penyerahan hasil evaluasi ini adalah untuk sosialisasi dan penyamaan pandangan tentang transformasi layanan pemerintahan berbasis elektronik,” lanjutnya.
“Hari ini bukan siapa yang baik siapa yang yang kurang, siapa yang juara atau tidak juara namun kita semua harus mendukung akselerasi SPBE pada kebijakan tata kelola dan pelayanan. Dalam tiga tahun mendatang SPBE hadir benar-benar secara terpadu mewujudkan birokrasi dan pelayanan yang kredibel, akuntabel dan efisiensi keuangan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brojonegoro memaparkan bahwa sejak Tahun 2014 belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Pusat mencapai 4 Triliyun Rupiah.
”Dan pada Tahun 2015 belanja TIK Pemerintah Daerah mencapai dua kali lipat belanja TIK Pemerintah Pusat. Ditahun-tahun mendatang hal ini akan kita satukan dalam SPBE sehingga lebih efektif dan efisien dari segi pembiayaan,” ujarnya.
SPBE mempunyai tiga jenis layanan yakni Goverment to Citizen (G to C) yakni layanan pemerintah kepada masyarakat seperti layanan kesehatan, kebencanaan dan sebagainya. Goverment to Bussines (G to B) yakni layanan pemerintah terhadap dunia bisnis seperti layanan pajak kepada perusahaan, perizinan dan Goverment to Goverment (G to G) seperti perencanaan yang berbasis IT.
”Tantangan ke depan adalah mengintegrasi ketiga jenis layanan tersebut, sehingga akan tercipta layanan yang efektif dan efisien,” ujarnya.
Bambang juga memaparkan permasalahan banyak alokasi anggaran diberbagai institusi dan daerah belum ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pusat. Bila ini tidak diintegrasikan maka akan meningkat pembiayaan.(efa)