Meski kabut asap sangat pekat pada Rabu (07/10/2015) pagi. Namun, sebagian PNS di Kantor Gubernur Sumbar, Jalan Jendral Sudirman tetap melakukan senam pagi. Sebagian PNS memakai masker, namun banyak juga yang tak menggunakan masker.
AIAPACAH, METRO–DPRD Padang mengkritisi langkah Pemko dalam menanggulangi masalah kabut asap. Pemko dinilai tidak prorakyat. Bahkan di balik kesusahan warga untuk mendapatkan perhatian dari Pemko Padang hal penanggulangan asap, Pemko sibuk mengurus Tour de Singkarak (TdS).
Anggota DPRD Maidestal Hari Mahesa mengakui, hingga saat ini belum ada langkah konkret Pemko terkait penanggulangan kabut asap. Dia menilai Pemko lamban mengambil keputusan, mengingat banyaknya warga yang sudah terkena penyakit ISPA.
Dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Padang, dari Januari hingga September 2015 tercatat sebanyak 7.800 orang telah terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di kota Padang dari Januari hingga September 2015. ”Mengingat banyaknya korban ISPA, seharusnya Pemko membentuk tim kesehatan dalam penanggulangan korban asap,” ungkap Maidestal.
”Saya mengimbau guru, orang tua siswa SMA, SMP, SD sampai TK/PAUD se-Kota Padang untuk meliburkan siswa yang bersekolah hingga dua hari ke depan. Dikarenakan bencana asap, saya juga menghimbau agar orang tua tidak membiarkan anak-anaknya untuk keluar rumah untuk hal-hal yang tidak penting,” ucapnya.
Dia juga mengimbau pengurus masjid dan mushalla agar membantu Pemko meneruskan melalui pengeras suaranya, agar warga di lingkungan bisa mengetahui bahaya kabut asap.
”Selanjutnya, kita mengimbau Dinas Kesehatan untuk segera membagikan masker dengan dibantu Puskesmas dan tenaga kesehatan masyarakat dan kader Posyandu. Sehingga tidak terjadi hal buruk dan korban,” ulas Maidestal.
Sementara Wakil Ketua DPRD Wahyu Iramana Putra, juga menyentil Pemko yang masih adem ayem dan belum berbuat apa-apa untuk mengondisikan penanggulangan asap. ”Sudah berapa banyak korban dari asap ini, seharusnya pemko mempersiapkan diri untuk pencegahan. Bentuk tim khusus sebagai bentuk keseriusan dalam menangani permasalahan asap ini. Bukan hanya tenang dan sibuk mempersiapkan iven Tour de Singkarak dan IORA,” ungkapnya.
Data Tak Lengkap
Terpisah, Wali Kota Padang Mahyeldi Dt Marajo, mengaku jika Bappedalda dan Dinas Kesehatan lamban menyiapkan data. ”Padahal, sudah sejak sebulan yang lalu saya minta. Saya akui jajaran saya masih lemah soal data ini. Sehingga sampai sekarang kita belum bisa mengambil kebijakan apapun soal penanganan kabut asap ini,” ujar Mahyeldi di Aiepacah, kemarin.
Menurut Mahyeldi untuk bisa mengambil kebijakan perlu data dan kajian ilmiah. Sehingga segala langkah penanganan yang diambil lebih cepat dan tepat.
”Kita tak bisa bergerak sekarang dan mengambil kebijakan karena data belum ada. Kita tak tahu berapa jumlah penderita ISPA di Padang saat ini dan bagaimana kondisinya. Kita juga tidak tahu kondisi persis abu dalam udara beserta dampaknya. Karena itu, saya sudah perintahkan Dinkes dan Bappedalda agar segera menyerahkan data tersebut,” terang dia lagi.
Sebagai langkah penanganan, Pemko sudah membagi-bagikan masker pada warga. Namun, karena warga belum terbiasa masker sering tak dipakai. Mahyeldi juga meminta Dinas Kesehatan lebih intens mensosialisasikan kepada warga agar memakai masker saat keluar ruangan.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Eka Lusti, mengatakan sampai saat ini Dinas Kesehatan masih melengkapi data, terutama penderita ISPA. Untuk bulan September, jumlah penderita ISPA yang tercatat sebanyak 7.800 orang.
Bantuan Rp900 Ribu
Sementara itu, terkait adanya rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial akan memberikan dana tanggap darurat bencana asap senilai Rp900 ribu per jiwa, Mahyeldi mengatakan instruksi itu sedang dikaji. Sesuai instruksi, Pemko saat ini sedang menghimpun data soal kondisi asap dan korban ISPA di Kota Padang. Setelah data lengkap, Pemko bisa menyampaikan ke pemerintah pusat.
”Semua data harus dilengkapi. Baru nanti dibuatkan SK,” ujar Mahyeldi usai pembukaan Pekan Muharram 1437 Hijriyah di pelataran parkir Balai Kota, Rabu (7/10). (o/tin)