PADANG, METRO—Pemerintah Kota Padang terus bergerak cepat memperkuat upaya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayahnya. Langkah strategis ini dibuktikan melalui gelaran Workshop Peningkatan Kompetensi Operator ATS Kelurahan se-Kota Padang, Kamis (21/5), di Ruang Suhaimi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang.
Lewat pelatihan ini, Pemko Padang optimis dapat mempertajam akurasi data dan intervensi lapangan guna mewujudkan target besar, yaitu zero ATS pada tahun 2029.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan bahwa penanganan anak putus sekolah merupakan salah satu perhatian serius Pemko Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran. Menurutnya, agenda ini disinkronisasikan langsung dengan Program Unggulan (Progul) Padang Juara dan Smart Surau guna mendorong visi Padang sebagai kota pintar dan kota sehat.
“Pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama karena setiap anak memiliki hak memperoleh pendidikan yang layak. Operator ATS tidak hanya bertugas melakukan pendataan, tetapi juga diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada keluarga agar anak tetap melanjutkan pendidikan,” ujar Maigus Nasir dalam arahannya.
Upaya keroyokan ini perlahan mulai membuahkan hasil positif. Berdasarkan data terbaru, jumlah ATS di Kota Padang saat ini tercatat sebanyak 6.615 anak. Angka tersebut menunjukkan tren penurunan yang cukup baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sempat menyentuh 7.178 anak.
Meski menurun, Pemko Padang mengingatkan bahwa penanganan ATS tidak bisa hanya bertumpu pada satu instansi, melainkan butuh keterlibatan aktif dari level camat, lurah, hingga ketua RT/RW untuk menyisir anak-anak yang putus sekolah di lingkungan mereka.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Padang, Yopi Krislova, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai instrumen penunjang di lapangan. Disdikbud berkomitmen tidak akan membiarkan anak-anak kehilangan kesempatan belajar hanya karena kendala teknis atau finansial.
“Dalam menangani ATS di Kota Padang, kami terus melakukan berbagai intervensi mulai dari bantuan pendidikan, pendampingan administrasi, hingga penyediaan jalur pendidikan formal maupun nonformal. Masyarakat diminta segera melaporkan kepada lurah apabila terdapat anak yang ingin sekolah namun terkendala biaya agar pemerintah dapat segera mencarikan solusi,” pungkas Yopi.
Kegiatan workshop ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat Disdikbud Kota Padang, Tim Pencegahan dan Penanggulangan ATS, serta diikuti oleh seluruh operator ATS dari 104 kelurahan yang ada di Kota Padang. (oza)
