METRO SUMBAR

Laporan Inovasi Daerah Pengendalian  Proses  Pelaporan  Persediaan Barang Gudang, Standar Operasional Prosedur Terintegrasi (P3SAN SOP IGA) di RS. Jiwa HB Saanin Padang

×

Laporan Inovasi Daerah Pengendalian  Proses  Pelaporan  Persediaan Barang Gudang, Standar Operasional Prosedur Terintegrasi (P3SAN SOP IGA) di RS. Jiwa HB Saanin Padang

Sebarkan artikel ini
PELAYANAN PRIMA— RS HB Saanin Padang siap menerima pasien dengan pelayanan prima.

PADANG, METRO–Kabag Umum  sebagai Inisiator Inovasi RS. Jiwa Prof.HB.Saanin Padang,Wira Firmalinda, SKM,­M.I.KOM mengatakan, urusan Inovasi Daerah di kesehatan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat, maka sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 adalah “Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkeadilan”.

Dikatakan Wira Firmalinda , untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang terkait dengan urusan kesehatan adalah Misi ke satu yaitu “Pendidikan yang merata dan Kesehatan yang berkualitas dengan taglinenya: “Gerak Cepat Sumbar Unggul”. Misi ini sudah diselaraskan dengan Asta Cita ke Empat Presiden yang termuat dalam RPJMN 2025–2029

yaitu memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains dan Teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyan­dang disabilitas.Laporan keuangan pemerintah sangat penting karena menyediakan informasi yang tran­sparan  dan akuntabel  mengenai pengelolaan ke­uangan  pemerintah. Hal ini memungkinkan masya­rakat untuk memantau kinerja pemerintah, memas­tikan penggunaan dana publik yang efisien dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam kebijakan publik.

Baca Juga  Puasa Bukan Halangan, Cara Tetap Fokus dan Produktif Saat Bekerja

Disebutkan, laporan persediaan barang peme­rintah sangat penting karena membantu instansi pemerintah dalam mengelola aset secara efisien, transparan dan akuntabel.  “Laporan ini memberikan informasi mengenai jumlah,jenis, dan kondisi perse­diaan barang yang mendukung pengambilan keputu­san, mencegah pemborosan, serta memastikan keter­se­diaan barang untuk operasional sehari hari dan pelayanan. Tujuan pembuatan laporan persediaan adalah  untuk memenuhi standar akuntansi, menye­diakan informasi yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan,” jelas Wira Firmalinda.

Kemudian kata Wira Firmalinda, lLaporan perse­diaan barang adalah instrument penting dalam manajemen aset, laporan ini tidak hanya memberikan informasi mengenai persediaan, tetapi juga men­dukung efisiensi operasional, akuntabilitas dan tran­spa­ransi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. “Maka diperlukan sebuah upaya untuk meningkatkan pengelolaan persedian di RS. Jiwa Prof.HB.Saanin Padang,” tegasnya.

Adapun rencana aksi perubahan kualitas pelaya­nan publik akan dilakukan yaitu “P3SAN SOP IGA” pada RS. Jiwa Prof.HB. Saanin Padang  Provinsi Sumatera Barat”. Mengacu kepada Rencana Pem­bangu­nan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat, maka sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 adalah “Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkeadilan”.

Baca Juga  Sakit, Dua Siswa SMK 1 Solsel tak Ikut UNBK

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang terkait dengan Urusan kesehatan adalah Misi ke-1 (satu) yaitu “Pendidikan yang merata dan kesehatan yang berkualitas dengan taglinenya: “Gerak Cepat Sumbar Unggul”.  “Misi ini sudah diselaraskan dengan Asta Cita ke Empat Presiden yang termuat dalam RPJMN 2025–2029 yaitu memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains dan Teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas,’ urai Wira Firmalinda.

Laporan keuangan pemerintah sangat penting karena menyediakan informasi yang transparan  dan akuntabel  mengenai pengelolaan keuangan  peme­rintah.  “Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah, memastikan penggu­naan dana public yang efisien dan mendukung pe­ngam­bilan keputusan yang lebih baik dalam kebijakan publi,” tutup Wira. (ped)