Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Supardi, berharap Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) berkomitmen memegang janji untuk tidak menaikkan Uang kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumbar usai menghadiri Dies Natalis Universitas Negeri Padang Ke-67 Tahun 2021 , Senin (26/10).
DPRD sebagai salah satu penyenggara pemerintah daerah, Supardi mengatakan, pihaknya selalau siap menampung setiap aspirasi mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat Sumatera Barat dan menjembataninya jika ada mahasiswa yang merasa keberatan akan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan perkuliahan.
Menurutnya, sesuai dengan Tema Dies Nataliskali UNP kali ini “PTN-BH: Berinovasi dan Berprestasi Menghasilkan SDM Unggul untuk Indonesia Maju”, diharapkan bernar benar menjadi momentum kebangkitan bagi UNP untuk perubahan. Baik secara kualitas institusi, SDM dan serta menciptakan lulusan-lusan terbaik.
Supardi juga menegaskan, meski sistem kerja perguruan tinggi secara vertikal, pengawas DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah tetap ada, karena secara teritorial UNP terletak di Provinsi Sumatera Barat.
“ Tidak hanya secara teritorial, institusi UNP juga masih aset provinsi. Secara tugas pokok dan fungsi, menjadi kewajiban bagi DPRD dan pemerintah untuk menampung setia[ keluhan masyarakat, termasuk mahasiswa,” tegasnya.
Ketika telah beralih status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH), lanjutnya, pihak universitas mesti proaktif mencari pemasukan lain dan seharusnya tidak menjadikan uang kuliah mahasiswa sebagai prioritas.
“ Kita yakin UNP telah memiliki skema strategis dalam menjalankan universitas dengan status PTN BH. Jika itu tidak ada, akan menjadi bumerang di kemudian hari, “ tegas Supardi.
Dia mengatakan beralihnya status UNP menjadi PTN BH merupakan hal positif, artinya kementerian terkait telah menilai layak UNP untuk mengelola kampus dengan kebijakan sendiri. Meski demikian, kebijakan yang dikeluarkan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan tidak memberatkan mahasiswa.
Dengan kemandirian tersebut, katanya, sudah selayaknya UNP mengoptimalkan potensi yang ada untuk dijadikan amal usaha selain uang kuliah mahasiswa.
“ Yang pasti rektor telah memberikan garansi bagi untuk tidak menaikan uang kuliah, sehingga potensi aset seperti penginapan ataupun sarana olahraga bisa dikomersilkan menjadi income, “ katanya.
Dia mengatakan, tantangan UNP kedepan memang pada mengelola sendiri untuk menghidupi institusi. Semoga UNP dapat melahirkan inovasi melalui pengembangan iptek dan melahikan SDM yang berkualitas.
“ Sebagai pemerintah daerah DPRD Sumbar siap bersinergi dengan UNP untuk kelangsungan pembangunan daerah,” katanya.
Untuk diketahui ketika kampus menjadi PTN BH, maka ada sejumlah keuntungan yaitu seperti hak otonomi baik di bidang akademik, maupun non akademik, termasuk kemandirian tata kelola dan pengambilan keputusan yang dimiliki oleh PTN BH. Dibalik keuntungan itu, PTN BH juga memiliki kelemahan, yaitu dana subsidi pemerintah berkurang.
Sebelumnya, pada acara yang sam Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Prof. Ganefri mengungkapkan akan menjamin, tidak akan menaikan uang kuliah tunggal (UKT).
“ Kita berikan kemudahan untuk mahasiswa yang berkuliah di kampus ini dengan tidak menaikan UKT. Hal tersebut dikarenakan UNP telah memiliki otonomi dalam mengelola universitas,” katanya
Ia melanjutkan, setelah status UNP beralih dari PTN BLU menjadi PTN BH, maka seharusnya UKT di UNP harus lebih murah, karena dituntut mencari sumber income generating (menghasilkan pendapatan) di luar UKT mahasiswa.
“Logikanya, (UKT) harusnya lebih murah. Malah suatu saat nanti bisa turun (UKT), kalau memang sumber income generating kita yang lain ya,” ungkap Ganefri.Menurur Prof. Ganefri, UNP akan mempunyai otonomi setelah PTN-BH. Pemerintah memberikan otonomi dalam bidang keuangan, sumber daya, tata kelola, dan inovasi tidak akan terhambat lagi.
Upacara Dies Natalis Universitas Negeri Padang (UNP) yang ke-67 tanggal 25 Oktober 2021, digelar secara Luring dan Daring, dalam bentuk Rapat Senat Terbuka di Gedung Auditorium UNP. Perayaan Dies Natalis UNP ke-67 bertemakan “PTN BH UNP Berinovasi dan Berprestasi menghasilkan SDM Unggul Untuk Indonesia Maju” menjadi momentum untuk kebangkitan UNP.
Dalam Dies Natalis kali ini, Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, M.BA memberikan sambutannya secara daring. Selain itu juga ada sambutan secara luring oleh Rektor UNP, Prof. Ganefri, Ph,D, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Irwan Syahril, Ph.D dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansyarullah, S.P. Di samping acara juga hadir pimpinan UNP di tingkat universitas dan fakultas, pimpinan organisasi kemahasiswaan serta wakil dari civitas akademika UNP lainnya.
Dalam Dies Natalis ke 67 ini, merupakan momentum perubahan UNP dari PTN BLU menuju PTN BH, yang dilatarbelakangi oleh (1) PTN BH mampu memberikan kemandirian pada pengelolaan dalam berbagai bentuk bidang seperti bidang keuangan sarana dan prasarana serta ketenagakerjaan, (2) PTN BH dapat melahirkan percepatan inovasi melalui pengembangan IPTEK yang lebih luas untuk mengembangkan lembaga, (3) PTN BH, merupakan otonomi perguruan tinggi diharapkan dapat merancang kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perubahan, dan (4) PTN BH menuntut adanya perubahan yang meningkat dalam perguruan tinggi negeri tersebut secara reputasi maupun kualitasnya. Baik secara institusi maupun sumber daya begitu pula dengan lulusannya. Karena tujuan awal perguruan tinggi negeri berubah statusnya menjadi berbadan hukum adalah untuk meningkatkan kualitas lulusannya yang berdaya saing global.(*)