A YANI, METRO –Pemko Padang menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) infrastruktur pascabencana hidrometeorologi yang melanda daerah tersebut. Langkah taktis ini dimatangkan dalam rapat strategis bersama jajaran Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (29/6/2026).
Pertemuan krusial ini membahas secara detail percepatan penanganan pascabanjir, mulai dari penyelesaian pembebasan lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, hingga penguatan tata ruang sebagai langkah mitigasi jangka panjang. Pemko Padang bergerak cepat dengan membidik target pengerjaan fisik di lapangan dapat dimulai secara serentak pada Agustus 2026 mendatang.
“Pelaksanaan rehab-rekon ini menjadi tanggung jawab bersama. Saya meminta seluruh pihak memastikan pekerjaan BWS berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sebab ini menyangkut keselamatan masyarakat,” tegas Wali Kota Padang, Fadly Amran, di hadapan seluruh peserta rapat.
Demi kelancaran proyek nasional ini, Fadly mengaku telah menginstruksikan jajaran OPD terkait serta para camat dan lurah untuk bergerak simultan di lapangan. “Kita juga akan mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar penataan kawasan rawan bencana, termasuk membuka opsi relokasi warga jika menjadi solusi terbaik demi keselamatan masyarakat,” imbuhnya.
Rapat strategis tersebut turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kalaksa BPBD Hendri Zulviton, Kepala Dinas Pertanahan Desmon Danus, Kepala DLH Fadelan Fitra Masta, serta empat camat wilayah terdampak, yakni Camat Pauh Yandry, Camat Kuranji Rozaldi Rosman, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, dan Camat Nanggalo David Ferdinand.
Bak gayung bersambut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, menyatakan kesiapan penuh pihaknya untuk mengeksekusi program rehab-rekon pascabencana di Kota Padang. Proyek strategis ini disokong penuh oleh dana APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan total anggaran mencapai Rp1,1 triliun.
“Kami siap melaksanakan rehab-rekon, tetapi pengendalian banjir tidak akan tuntas tanpa penyelesaian lahan. Kami berharap Pemko Padang dapat mempercepat prosesnya, sehingga target pelaksanaan mulai Agustus dapat terealisasi,” ujar Reski Wahyudi menekankan pentingnya kolaborasi penataan lahan di area bantaran sungai.
Reski menjelaskan, pada tahap awal, pekerjaan akan difokuskan pada rehabilitasi vital irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan sejumlah titik rawan banjir lainnya. Rencana teknis pengerjaan meliputi pembangunan dinding penahan tanah, perkuatan tebing (turap), serta pembangunan check dam untuk mengendalikan laju sedimen di sepanjang aliran Batang Kuranji dan Air Dingin.
“Seluruh pekerjaan ditargetkan rampung dalam waktu tiga tahun sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan Kota Padang terhadap ancaman banjir di masa mendatang,” tutup Reski. (oza)
