Tepat 7 Juni 2021, merupakan 100 hari kerja Walikota Bukittinggi Erman Safar dan Wakil Wali Kota, Marfendi. Sejak kemarin, sejumlah postingan terkait hasil 100 hari kerja Wako dan Wawako disebar di beberapa media sosial dan juga media massa. Dari publikasi hasil 100 hari kerja Wali Kota itu, ternyata mendapat sorotan dari Fraksi PAN DPRD Bukittinggi. Dalam paripurna pemandangan umum fraksi, Selasa (08/06), sejumlah masukan disampaikan oleh fraksi PAN, khususnya terkait kinerja 100 hari Wako dan Wawako Bukittinggi.
Ketua Fraksi PAN DPRD Bukittinggi, Rahmi Brisma menyampaikan, sebagai kepala daerah baru, realisasi janji kampanye akan sangat ditunggu masyarakatnya. Seratus hari pertama bagi kepala daerah, bukan akhir cerita, melainkan akhir dari permulaan baru pada 1825 hari masa jabatan jika hitungannya lima tahun.
“100 hari pertama memang sangat krusial dalam merealisasikan perubahan perubahan yang telah dijanjikan pada kampanye sebelumnya. 100 hari pertama merupakan langkah awal kepala daerah, dalam mempersiapkan legasi kepemimpinannya,” ungkap Rahmi.
Fraksi PAN mengapresiasi beberapa langkah yang telah dilakukan Wako dan Wawako saat ini. Namun, Fraksi PAN menilai, beberapa penghargaan yang diterima merupakan hasil pada masa transisi kepemimpinan Walikota dan Wawako, Ramlan-Irwandi. “Ekspos yang dilakukan terkait 100 hari kerja kepemimpinan wako dan wawako, Erman Safar -Marfendi, patut diapresiasi. Namun kami juga mengkritisi kebijakan yang seharusnya 100 hari ini sudah menampakkan titik terang sesuai janji kampanye,” ujar Rahmi.
Pada ekspos yang disampaikan, lanjut Rahmi, bidang 12 kinerja pada sektor ekonomi kerakyatan pada umumnya adalah kebijakan rutinitas biasa yang sudah dikerjakan pemerintahan sebelumnya. Legal drafting perubahan perwako 40-41, yang menjadi kinerja baru yang belum disempurnakan sesuai janji kampanye sebelum 100 hari masa jabatan diemban. “Kapan janji kampanye perubahan Perwako 40-41 akan terealisasi,” ujar Rahmi.
Termasuk sektor kemasyarakatan, tata kelola pemerintahan, bidang pertanian, sektor pendidikan dan pariwisata seni budaya dan olahraga. Semua yang disampaikan, menurut Fraksi PAN, hanya kegiatan rutinitas pemerintahan daerah secara umum.
“Hanya kajian kartu Bukittinggi Hebat yang menjadi kebijakan baru. Kami berharap, hal ini sudah dirancang dari sekarang agar dapat direalisasikan pada tahun 2022. Kami fraksi PAN akan menjadi yang terdepan, untuk membantu program yang tujuannya kemaslahatan masyarakat,” tegas Rahmi.
Kartu Bukittinggi Hebat, harus punya tujuan dan manfaat tersendiri. Fraksi PAN menegaskan, jangan sampai KBH itu hanya menjadi label program sosial yang sudah ada saat ini. “KBH isinya nanti jangan agar pendidikan gratis, bantuan untuk PKH dan lainnya. Itu semua sudah ada, jika itu terjadi, berarti KBH hanya menjadi label. Kami minta Wako dan Wawako untuk persiapkan dari sekarang. Karena ekspektasi masyarakat sangat tinggi dengan hal itu, jangan hanya jadi label dari program yang susah ada saja,” kata Rahmi. (pry)
