TANAHDATAR, METRO — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan warganya yang bekerja di luar negeri [18/9]. Komitmen ini dipertegas langsung oleh Bupati Tanah Datar, Eka Putra, S.E., M.M., saat menerima kunjungan kerja resmi dari Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut berlangsung khidmat di Gedung Negara Indo Jolito, Batusangkar, pada Sabtu (18/9/2026). Kehadiran orang nomor dua di Kementerian P2MI ini disambut hangat oleh Bupati beserta jajaran pejabat daerah dalam suasana yang penuh dengan rasa kekeluargaan.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum strategis untuk mempererat tali silaturahmi yang telah terjalin baik selama ini. Selain itu, pertemuan ini dirancang untuk memperkuat sinergi regulasi antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan kementerian terkait dalam merumuskan perlindungan komprehensif bagi pahlawan devisa negara.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Eka Putra menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesediaan Wamen P2MI berkunjung ke Luhak Nan Tuo. Menurut Bupati, kehadiran kementerian di daerah menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap keselamatan pekerja migran lokal. “Terima kasih atas kunjungan Bapak Wakil Menteri P2MI ke Tanah Datar. Semoga silaturahmi dan sinergi yang terjalin ini dapat terus diperkuat serta memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada pekerja migran Indonesia asal Tanah Datar,” ujar Eka Putra optimis.
Bupati menambahkan bahwa koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah sangat dibutuhkan agar tidak ada celah bagi praktik pengiriman pekerja ilegal. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional demi menjamin hak-hak normatif para pekerja migran terpenuhi dengan baik.
Dalam dialog yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai isu krusial terkait tata kelola pekerja migran. Salah satu poin utama yang menjadi fokus pembahasan adalah pentingnya masifnya edukasi praberangkat kepada calon tenaga kerja di tingkat nagari.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Kementerian P2MI sepakat bahwa pendampingan berkala harus diperketat guna meningkatkan pemahaman masyarakat. Edukasi ini bertujuan agar seluruh prosedur bekerja ke luar negeri ditempuh melalui jalur resmi, aman, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Langkah preventif ini dinilai sangat penting untuk meminimalisir risiko penipuan atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap mengincar masyarakat di daerah. Melalui sosialisasi yang tepat, calon pekerja migran diharapkan memiliki bekal keterampilan yang cukup serta perlindungan hukum yang sah. Pertemuan di Gedung Indo Jolito ini ditutup dengan komitmen bersama untuk menyusun langkah tindak lanjut yang lebih konkret di lapangan. Sinergi ini diharapkan dapat melahirkan ekosistem kerja yang aman, sejahtera, dan bermartabat bagi seluruh pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Tanah Datar. (ant)
