SETIAP tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Sebuah momentum yang tidak hanya mengingatkan kita pada rumusan dasar negara, tetapi juga mengajak seluruh anak bangsa untuk kembali merenungkan tujuan besar bernegara yang diwariskan para pendiri republik.
Di tengah berbagai tantangan global dan nasional yang semakin kompleks, peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh berhenti pada seremoni dan slogan. Momentum ini harus menjadi ruang refleksi kolektif untuk memastikan bahwa arah pembangunan bangsa tetap berjalan di atas rel yang digariskan oleh Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
Hari ini dunia sedang menghadapi ketidakpastian yang besar. Konflik geopolitik yang terus meningkat di berbagai kawasan memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas global. Ancaman perang terbuka antarnegara besar, krisis energi, perubahan iklim, gangguan rantai pasok pangan dunia, hingga perlambatan ekonomi global menjadi tantangan nyaÂÂta yang tidak dapat diabaikan.
Dalam situasi seperti itu, Pancasila kembali meÂnunÂjukkan relevansinya sebagai kompas kebangsaan. Nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi fondasi agar Indonesia mampu berdiri tegak di tengah gelombang peruÂbaÂhan dunia.
Namun tantangan bangÂsa tidak hanya datang dari luar negeri. Di dalam negeri, pemerintah pusat dan daerah juga menghadaÂpi tantangan fiskal yang semakin berat. Keterbatasan ruang anggaran, dinamika Transfer ke Daerah (TKD), tuntutan pelayanan publik yang terus meningkat, serta kebutuhan pembangunan yang semakin besar menghaÂrusÂkan seluruh elemen bangsa bekerja lebih efektif dan produktif.
Bagi Sumatra Barat (SumÂbar), tantangan tersebut dirasakan secara nyata. Dalam beberapa tahun terakhir, daerah ini menghadapi berbagai bencana hiÂdrometeorologi yang berÂÂdampak besar terhaÂdap masyarakat, infrastruktur, sektor pertanian, dan aktivitas ekonomi. BanÂjir, longsor, galodo, serta cuaca ekstrem telah menguji ketahanan masyarakat dan pemerintah daerah.
Musim kemarau pada tahun 2026 diprediksi datang lebih awal dan lebih panjang, diperparah oleh potensi fenomena El Nino. Kondisi ini memicu ancaman serius Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Dalam tiga bulan pertama tahun 2026 saja, tercatat puluhan ribu hektar lahan terancam terbakar jika kita tidak waspada dengan lonjakan titik panas (hotÂspot) yang signifikan
Namun di balik berbagai ujian tersebut, semangat gotong royong masyaÂraÂkat Sumatera Barat kemÂbali membuktikan dirinya sebagai kekuatan sosial yang luar biasa. Dari nagari-nagari, surau-surau, hingga komunitas perantau, tumbuh solidaritas yang menjadi modal penting dalam proses pemulihan pascabencana.
Pemulihan pascabencana bukan hanya soal membangun kembali jalan, jembatan, atau fasilitas umum yang rusak. Lebih dari itu, pemulihan adalah upaya membangun kemÂbali harapan masyarakat, menggerakkan ekonomi rakyat, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan pembangunan berjalan lebih tangguh menghadapi perubahan iklim di masa depan.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumbar terus menÂÂdorong pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan melalui konsep Green Province. Paradigma ini bukan sekadar slogan lingkungan hidup, tetapi sebuah arah pembangunan yang berusaha meÂnyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian alam.
Sebagai daerah yang dianugerahi kekayaan alam luar biasa, Sumatera Barat memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan tidak boleh mengorbankan maÂsa depan generasi mendatang.
Dalam konteks tersebut, penguatan ketahanan pangan juga menjadi prioritas strategis. Sumbar memiliki sejarah panjang sebagai daerah agraris yang kuat. Sawah, ladang, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan fondasi ekonomi masyarakat yang harus terus diperkuat.
Ketika dunia mulai menghadapi ancaman krisis pangan, maka daerah-daerah penghasil pangan seperti Sumbar memiliki posisi yang semakin penting dalam menjaga ketahanan nasional. Pangan bukan hanya persoalan ekoÂnomi, tetapi persoalan keÂdauÂlatan.
Di sisi lain, pembangunan ekonomi daerah juga membutuhkan invesÂtasi yang sehat dan berkelanjutan. Investasi harus mampu menciptakan laÂpangan kerja, meningkatkan nilai tambah sumber daya daerah, serta memÂbeÂrikan manfaat nyata baÂgi masyarakat.
Karena itu, Pemerintah ProÂvinsi Sumbar terus menÂdorong iklim investasi yang kondusif sekaligus memastikan bahwa pembangunan ekonomi tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.
Realisasi investasi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menunjukkan tren positif sepanjang taÂhun 2025. Hingga kuartal III/2025, nilai investasi yang berhasil terealisasi telah mencapai Rp8,6 triliun, atau sekitar 80,4 persen dari total target tahunan sebesar Rp10,7 triliun. Capaian ini menandakan pertumbuhan ekonomi daerah yang kian bergairah, terutama didorong oleh sektor energi baru terbarukan (EBT) dan penanaman moÂdal dalam negeri (PMDN).
Berkaitan dengan potensi kekayaan alam, seperti tambang emas, yang selama ini banyak ditambang secara ilegal dan bahkan telah menimbulkan korban jiwa baru-baru ini, Pemprov mengambil salah satu langkah strategis yang tengah didorong adalah penataan pertambangan rakyat melalui pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Penataan ini penting agar aktivitas pertambangan maÂsyarakat memiliki kepastian hukum, lebih ramah lingkungan, meningkatkan keselamatan kerja, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekoÂnomi daerah.
Pendekatan ini sejalan dengan semangat Pancasila yang menghendaki pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat bekerja dalam ruang ketidakpastian hukum, tetapi juga tidak boleh mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Alhamdulillah, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, kondisi peÂreÂkonomian Sumbar meÂnunÂjukkan tren yang semaÂkin menguat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) meÂnunjukkan bahwa pada Triwulan I Tahun 2026, ekoÂnomi Sumatera Barat tumbuh sebesar 5,02 persen secara year on year (y-on-y).
Capaian ini menjadi siÂnyal positif bahwa perekonomian daerah terus bergerak menuju pemulihan dan penguatan pascabencana serta di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh berbagai sektor strategis, terutama sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh hingga 17,77 persen, seiring meningkatnya aktivitas pariwisata dan mobilitas masyarakat. Selain itu, sektor jasa lainnya tumbuh 9,10 persen, sementara sektor jasa keÂuangan tumbuh 7,94 persen, menunjukkan semakin membaiknya aktivitas ekoÂnomi dan kepercaÂyaan dunia usaha di Sumatera Barat.
Tentu capaian ini bukan alasan untuk berpuas diri. Justru menjadi energi baru untuk terus memperkuat investasi, mendorong hilirisasi sektor unggulan daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat ketahanan pangan, serta membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat hingga ke tingkat nagari. Pertumbuhan ekonomi harus terus dijaga agar tidak hanya tumbuh dalam angka staÂtistik, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan.
Bagi Sumbar, berbicara tentang Pancasila memiliki makna yang sangat istimewa. Ranah Minang bukan hanya bagian dari sejarah Indonesia, tetapi merupakan salah satu rahim intelektual yang melahirkan gagasan-gagasan besar kebangsaan.
Dari tanah Minangkabau lahir tokoh-tokoh besar seperti Mohammad Hatta, Mohammad Natsir, Agus Salim, Buya Hamka, Tan Malaka, dan banyak lagi pemikir yang memberikan kontribusi besar dalam perumusan arah bangsa Indonesia.
Bahkan dalam proses perumusan dasar negara, pemikiran tokoh-tokoh Minangkabau memiliki pengaruh yang sangat kuat. Nilai musyawarah, keadilan, demokrasi, persatuan, dan etika sosial yang hidup dalam falsafah Adat BaÂsandi Syarak, Syarak BaÂsandi Kitabullah turut memperkaya diskursus kebangsaan yang akhirnya melahirkan konsensus besar bernama Pancasila.
Karena itu, memperingati Hari Lahir Pancasila di Ranah Minang sejatinya bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga melanjutkan tanggung jawab sejarah.
Tanggung jawab untuk terus menghadirkan pemiÂkiÂran, keteladanan, dan pengabdian bagi Indonesia. Tanggung jawab untuk menjaga persatuan bangsa di tengah keÂbeÂragaÂman.Tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan tidak meninggalkan rakyat kecil.
Dan tanggung jawab untuk terus mengingatkan bahwa tujuan akhir bernegara bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar kekuasaan, melainkan menghadirkan keadilan, kemakmuran, dan kemuliaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga arah pembangunan, pedoman kepemimpinan, dan cahaya yang menerangi perjalanan Indonesia menuju masa depan yang lebih adil, maju, berdaulat, dan bermartabat. (*)
