PADANG, METRO–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui pemanfaatan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat. Dari total tambahan alokasi TKD sebesar Rp534,98 miliar yang diterima Pemprov Sumbar, sebanyak Rp258,45 miliar dialokasikan melalui Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) untuk membiayai 18 program strategis yang tersebar di berbagai daerah di Sumbar.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Arry Yuswandi melalui Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar, Armizoprades mengatakan, sebagian besar kegiatan yang dibiayai melalui tambahan TKD tersebut telah mulai dilaksanakan. Hingga 31 Juli 2026, realisasi keuangan tercatat mencapai Rp20.843.681.720 atau 8,06 persen, sementara realisasi fisik telah mencapai 20,53 persen.
“Sebagian besar kegiatan tersebut sudah mulai berjalan. Per 31 Juli kemarin, realisasi keuangannya telah mencapai 8,06 persen dan realisasi fisiknya 20,53 persen,” ujar Armizoprades di Padang, Jumat (7/8).
Menurutnya, alokasi dana tersebut diprioritaskan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Program yang dibiayai meliputi peningkatan sistem penyediaan air minum, pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Payakumbuh, pembangunan sistem drainase perkotaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan provinsi, pembangunan serta penggantian jembatan, pemeliharaan rutin jalan, pengadaan jembatan bailey, hingga penguatan tata ruang dan pengawasan penyelenggaraan infrastruktur.
Dari keseluruhan alokasi, porsi terbesar digunakan untuk rehabilitasi jalan provinsi sebesar Rp104,39 miliar, rekonstruksi jalan provinsi Rp49,03 miliar, penggantian jembatan Rp28,68 miliar, pembangunan jembatan Rp26,73 miliar, pengadaan jembatan bailey Rp14,20 miliar, serta pemeliharaan rutin jalan provinsi sebesar Rp15,85 miliar.
Armizoprades menjelaskan, progres pelaksanaan kegiatan secara umum berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Persentase realisasi yang masih berada pada kisaran 20 persen bukan disebabkan keterlambatan pekerjaan, melainkan karena sebagian besar kegiatan masih berada pada tahapan administrasi, pengadaan, maupun pelaksanaan teknis yang mesti dilalui sesuai ketentuan yang berlaku.
“Secara umum progresnya cukup baik. Persentase realisasi fisik yang masih sekitar 20 persen bukan berarti pekerjaan terlambat, tetapi karena setiap kegiatan harus melalui tahapan teknis yang menjadi bagian dari proses pelaksanaan. Kami optimistis, seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target pada Desember 2026,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan, selama pelaksanaan pekerjaan di lapangan, sejumlah ruas jalan maupun lokasi proyek berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kelancaran mobilitas masyarakat. Karena itu, pihaknya memohon pengertian sekaligus dukungan dari seluruh masyarakat agar proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.
“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila selama proses pekerjaan berlangsung terdapat gangguan terhadap kenyamanan maupun kelancaran lalu lintas. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur yang manfaatnya akan dirasakan bersama,” katanya. (fan)
