PADANG, METRO–Inflasi Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) pada Juli 2026 tercatat sebesar 0,07% (mtm), lebih rendah dibandingkan inflasi bulan Juni 2026 yang mencapai 0,50% (mtm),berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Dengan perkembangan tersebut, inflasi kumulatif Sumbar hingga Juli 2026 tercatat sebesar 1,05% (ytd).
Sementara itu, secara tahunan inflasi Sumbar menurun menjadi 4,12% (yoy) dari 4,70% (yoy) pada Juni 2026. Meski demikian, secara tahunan, realisasi inflasi tahuan ini masih di atas sasaran inflasi 2,5 ±1% (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Prvinsi Sumbar, M. Abdul Majid Ikram mengatakan, perlambatan inflasi bulanan pada Juli 2026 terutama didorong oleh kelompok bahan pangan terutama akibat turunnya harga bawang merah dan cabai merah seiring meningkatnya produksi di sentra utama Sumbar seperti Kabupaten Solok dan Tanahdatar, serta daerah pemasok lainnya seperti Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Simalungun.
“Sejalan dengan itu, tekanan inflasi akibat harga emas perhiasan juga melandai seiring penurunan harga emas global. Sementara itu, tekanan yang berasal dari kelompok barang yang harganya diatur pemerintah turun menjadi 0,36% (mtm) dari 1,29% (mtm) pada Juni 2026, didorong oleh normalisasi tarif angkutan udara pasca berakhirnya periode libur sekolah serta penurunan tarif transportasi daring sejalan dengan penyesuaian kebijakan potongan komisi aplikator,” jelas Abdul Majid.
Lebih lanjut, kata Abdul Majid, penurunan inflasi bulanan yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga beberapa komoditas, antara lain daging ayam ras, bensin, jengkol, cabai rawit, serta jasa perawatan kendaraan. Daging ayam ras menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil sebesar 0,09%, diikuti bensin (0,06%), jengkol (0,05%), cabai rawit (0,04%), dan jasa servis kendaraan (0,04%).
“Kenaikan harga ayam ras dipengaruhi upaya penyesuaian harga di tingkat peternak setelah periode harga rendah sebelumnya, sedangkan inflasi bensin dipicu oleh penyesuaian harga Pertamax yang berlaku sejak Juni 2026,” ungkap Abdul Majid.
Secara tahunan, kata Abdul Majid, inflasi Sumbar menurun menjadi 4,12% (yoy). Penurunan ini terutama didorong oleh deflasi bawang merah yang mencapai 21,54% (yoy) serta masih rendahnya harga telur ayam ras. Meski demikian, tekanan inflasi masih bersumber dari komoditas cabai merah, beras, bensin, emas perhiasan, dan angkutan udara.
“Secara spasial, inflasi bulanan tertinggi terjadi di Kota Bukittinggi sebesar 0,28% (mtm), diikuti Kota Padang sebesar 0,09% (mtm) dan Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,02% (mtm). Sementara itu, Kabupaten Pasbar mengalami deflasi sebesar 0,04% (mtm). Secara tahunan, inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Dharmasraya sebesar 4,98% (yoy), diikuti Kabupaten Pasaman Barat sebesar 4,68% (yoy), Kota Bukittinggi sebesar 4,15% (yoy), dan Kota Padang sebesar 3,82% (yoy),” tutur dia.
Menurur Abdul Majid, rendahnya inflasi kumulatif hingga Juli 2026 terutama ditopang oleh kelompok bahan pangan bergejolak yang masih mencatatkan deflasi sebesar 3,84% (ytd). Capaian ini menunjukkan efektivitas berbagai program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), khususnya melalui Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS), penguatan pasokan komoditas pangan strategis, pelaksanaan operasi pasar, dan penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD).
Dalam rangka menjaga inflasi tetap terkendali, kata Abdul Majid, pihaknya bersama TPID terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui penguatan pasokan pangan, kelancaran distribusi, serta pengelolaan ekspektasi masyarakat melalui berbagai langkah strategis, antara lain melalui percepatan pemulihan sarana dan prasarana pendukung distribusi pascabencana.
“Selanjutnya, intensifikasi operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga keterjangkauan harga pangan. Optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) berbasis neraca pangan guna menjaga kecukupan pasokan dan stabilitas harga serta penguatan ketahanan pasokan hortikultura melalui pengembangan urban farming dan pemberdayaan kelompok tani champion cabai dan bawang,” ujar dia.
Ke depan, inflasi Sumbar diprakirakan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy). Namun demikian, sejumlah risiko masih perlu diwaspadai, antara lain kenaikan harga pangan dan energi global, gangguan produksi akibat faktor cuaca, disrupsi distribusi, disparitas harga antarwilayah, serta tekanan nilai tukar rupiah yang berpotensi meningkatkan biaya produksi dan ekspektasi inflasi. (rgr)
