DHARMASRAYA, METRO
Pandemi covid-19 diprediksi berdampak pada kelangkaan kebutuhan pangan jangka panjang. Bahkan kondisi perekonomian saat ini sudah semakin merosot tajam, termasuk di Kabupaten Dharmasraya. Untuk mengantisipasi kondisi ini Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan melakukan koordinasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, dan Menteri Sosial Juliari P Batubata, membahas soal penanganan virus corona via video conference pada Rabu (1/4) sore.
Hasil koordinasi tersebut diposting langsung oleh akun Facebook dan IG pribadi Sutan Riska Tuanku Kerajaan, yang berbunyi. ”Hari ini, saya vidio confrence bersama Ibu Megawati Soekarno Putri dan Menteri Sosial Bpk. Juliari P Batubara. Kita membahas soal penanganan virus korona di Dharmasraya. Ibu mega banyak memberi masukan termasuk meminta agar jangan sampai ada warga yang menolak pemakaman jenazah pasien virus corona, kalau sempat ada di Dharmasraya. Dan Alhamdulillaah kita dapat bantuan beras 100 ton untuk warga. Selain itu kita juga meminta Alat Pelindung Diri ( APD) untuk tenaga medis. Kita bersukur bisa mendapat perhatian pusat, dan kita akan terus berupaya bekerjasama dengan pusat dan seluruh elemen untuk memaksimalkan penanganan virus ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, aamiin,” tulis Sutan Riska.
Cuitan Sutan Riska ini mendapat tanggapan beragam, ada yang mensuport hingga pesimis tidak kebagian jatah beras bantuan sebanyak 100 ton tersebut. Bahkan selang beberapa jam saja, postingan tersebut telah dibagikan 235 kali, dan telah disukai sebanyak 2.035 serta dikomentari 326 netizen.
Postingan Sutan Riska juga dikomentari juga oleh aktifis sekaligus praktisi hukum, Pandong S Nabris. Pandong mengapresiasi dan juga memberikan rincian asumsi kebutuhan pangan 200.000 warga Dharmasraya untuk 3 bulan ke depan.
“Mantap, 100 ton. Semoga, ada tambahan cadangan untuk sekitar 200.000 jiwa warga Dharmasraya,” tulis Pandong di kolom komentar Facebook Sutan Riska, pada Rabu (1/4).
Katanya, kalau setiap orang makan 200 gram/hari (0.2 Kg), maka, 100 ton itu, sama dengan konsumsi total warga Dharmasraya untuk sekitar 5 hari. Kalau asumsi tersebut di atas, dijadikan kebutuhan sebulan, maka, 1 bulan total konsumsi warga Dharmasraya diperkirakan 600 ton. Kalau 2 bulan 1.200 ton dan 3 bulan 1.800 ton.
”Kalau dicek ke lapangan, sepertinya ketersediaan tersebut masih ada. Tinggal bagaimana kita bisa memastikan bahwa cadangan beras yang ada saat ini tidak dijual keluar Dharmasraya. Insya Allah, kalau potensi sawah kita mulai sekarang ditanam, kebutuhan untuk 4 bulan kedepannya, bisa tetap eksis,” jelasnya
Ia berharap, semoga kita ditunjuki jalannya untuk menghadapi persoalan covid19 ini. “Ya Rabb, tunjukilah kami jalan yang lurus. Astaghfirullahallazim. Perbanyak istiqfhar, insya Allah pertolongan Allah SWT akan datang,” pungkasnya
Sementara itu sejumlah warga Dharmasraya menunggu realisasi 100 ton beras tersebut. ”Kami sangat berharap sekali bantuan ini pak, jangan sampai salah sasaran,” ungkap pekerja serabutan ini, Izen didampingi Anto, Eri, Izal dan Firdaus kepada POSMETRO di Sikabau pada Kamis (2/4).
Katanya, sejak virus covid-19 mewabah mengakibatkan ekonomi kami lumpuh, dan tidak bisa bekerja. ”Kita dapat kabar dari saudara yang di Padang dan Agam juga sudah ada yang membagikan beras sebanyak 9 kg/orang. Mudah mudahan kita dapat juga pak, kami hanya pekerja serabutan pak, dan tidak ada pemasukan saat ini. Apalagi kami tidak punya kebun ataupun penghasilan tetap. Dan bantuan ini sangat kami harapkan pak,” ujar Anto.
Ketua Komisi III DPRD Dharmasraya Rosandi Sanjaya Putra menyebutkan, jika benar pemerintah pusat mengucurkan 100 ton beras untuk Dharmasraya, tentunya hal ini adalah angin segar bagi masyarakat.
”Kita tentunya mengapresiasi langkah atau upaya yang dilakukan bupati dalam mengatasi kelangkaan pangan masyarakat. Kita pastikan dengan telah viralnya informasi bantuan 100 ton beras ini, masyarakat menunggu realisasinya,” ungkap Rosandi kepada Posmetro saat ditemui di DPRD Dharmasraya.
Menurut, Rosandi, jika bantuan tersebut dibiayai dengan uang negara. Pemerintah Dharmasraya harus menyiapkan regulasi sehubungan dengan hal tersebut. ”Kita sama- sama berharap semoga cepat terealisasi,” pungkasnya. (g)
