Selain kuota yang terbatas, kata Nevi, sistem distribusi yang belum optimal juga menjadi faktor utama permasalahan ini. Hingga saat ini, jumlah pangkalan resmi Pertamina di seluruh Indonesia mencapai sekitar 259.226 unit, tetapi akses masyarakat terhadap pangkalan ini masih terbatas.
Nevi mendapat informasi dari berbagai pihak, banyak warga terpaksa membeli dari pengecer dengan harga lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET), yang semakin menambah beban ekonomi.
“Saya menekankan bahwa pemerintah harus segera turun tangan untuk mengatasi masalah ini sebelum dampaknya semakin meluas. Distribusi LPG 3 kg perlu segera diperbaiki agar tidak terjadi ketimpangan antara pasokan dan permintaan di masyarakat,” tegas Nevi.
Karena itu, Nevi meminta Pemerintah dan Pertamina dapat memastikan pasokan LPG cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kecil dan usaha mikro, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan yang berkepanjangan.
Selain itu, pengawasan terhadap distribusi juga harus diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penimbunan yang menyebabkan lonjakan harga di pasaran.
“Kelangkaan LPG ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam mengelola kebijakan subsidi energi secara adil dan tepat sasaran. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini bisa berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor ekonomi kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan gas bersubsidi,” pungkasnya. (jpg)
Komentar