Tak hanya itu, Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial juga meraih apresiasi tertinggi dari publik dengan 29,91% suara, unggul atas Menteri Agama Nasaruddin Umar (23,63%) dan Menteri PAN-RB Rini Widyanti (18,76%).
Meskipun apresiasi mengalir, CISA juga mencatat kritik publik, terutama terkait perlindungan hak demokrasi. Sebanyak 42,48% responden merasa pemerintah belum optimal dalam menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Selain itu, kebijakan kenaikan PPN 12% menuai penolakan dari 55,34% publik yang menilai kebijakan tersebut belum memberikan dampak signifikan pada peningkatan taraf ekonomi masyarakat.
Namun, secara keseluruhan, 57,95% responden meyakini pemerintahan Prabowo-Gibran telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Herry juga menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penilaian publik terhadap kementerian dan pejabat negara. Di antaranya adalah komunikasi (30,45%), integritas (21,61%), kepemimpinan (19,43%), dan pelayanan publik (10,26%).
“Faktor-faktor ini menjadi indikator utama publik dalam menilai kinerja pemerintah, terutama pada aspek inovasi, anti-korupsi, dan responsibilitas yang masih perlu ditingkatkan,” tambahnya.
Hasil survei ini juga mencatat harapan publik terhadap pemerintah. Sebanyak 68,37% responden mendukung keberlanjutan subsidi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara 50,88% menilai pemerintah telah optimal dalam menjaga kerukunan beragama dan toleransi.
“Survei ini menunjukkan optimisme publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, meskipun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal perlindungan demokrasi dan kebijakan ekonomi yang lebih pro-rakyat,” pungkas Herry. (jpg)
Komentar