PADANG, METRO–Salah satu keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur (Wagub), Audy Joinaldy adalah merealisasikan rasio elektrifikasi desa hingga pembauran Energi Baru Terbarukan (EBT).
Realisasi yang merupakan wujud dari pelaksanaan Program Unggulan (Progul) “Sumbar Sejahtera dan Berkeadilan” itu menuai pujian dan pengakuan nasional.
Mahyeldi menyebutkan, rasio elektrifikasi Sumbar, saat ini sudah berada diangka 99,9 persen. Capaian ini mengindikasikan hampir tidak ada lagi desa atau nagari di Sumbar yang tidak teraliri listrik.
Termasuk di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rasio elektrifikasi di daerah ini per bulan Juni 2024 lalu, sudah mencapai 99,77 persen. Pada tahun 2025 nanti, Pemprov Sumbar bersama PLN akan melancarkan program Mentawai Terang yang akan menerangi Mentawai lewat pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
“Insya Allah, kita bersama PLN sudah punya road map program Mentawai Terang akan dimulai sekitar akhir tahun atau awal 2025 nanti. Jika Mentawai berhasil kita terangi, rasio elektrifikasi atau jumlah desa yang sudah teraliri listrik di Sumatera Barat akan menjadi 100 persen,” ungkap Mahyeldi di Padang, Selasa, (17/9).
Menurut Mahyeldi, Kabupaten Kepulauan Mentawai masih menjadi satu-satunya daerah yang menyandang status Terdepan, Tertinggal dan Terluar (3T) di Provinsi Sumbar.
Pasokan utama listrik di daerah ini, masih bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), sehingga luasan jangkauannya terbatas. Akibatnya masih ada masyarakat yang masih belum menikmati akses jaringan listrik karena untuk operasionalnya membutuhkan supply Bahan Bakar Minyak (BBM). Sementara ketersediaan BBM sangat bergantung pada kondisi cuaca dan alam.
“Sekarang sekitar 6 mega watt listrik yang mengaliri mentawai disupply oleh pembangkit listrik tenaga diesel. Saat ini PLN bersama beberapa calon investor sudah punya rencana membangun beberapa unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Mentawai. Diharapkan setelah itu, seluruh kebutuhan listrik masyarakat Mentawai dapat terpenuhi,” ungkapnya.
Upaya mengeluarkan Kabupaten Kepulauan Mentawai dari status 3T, juga dilakukan Pemprov Sumbar dengan mengusulkan kepada pemerintah pusat lewat BPH Migas sebagai daerah prioritas program konversi bahan bakar minyak tanah ke gas LPG.
Usulan ini diajukan karena memang masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai hari ini belum pernah tersentuh program konversi bahan bakar minyak tanah ke gas yang dilancarkan pemerintah pusat beberapa tahun lalu.
“Selain mendorong pembangunan PLTS, kita juga mengusulkan program khusus konversi minyak tanah ke gas di Mentawai agar masyarakat di sana mendapatkan tambahan kuota gas LPG 3 kilogram bersubsidi. Ini sudah menjadi keharusan dan kebutuhan bagi masyarakat,” tegas Mahyeldi.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Herry Martinus menambahkan, sejauh ini pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk mendukung dan menyukseskan Progul Gubernur dan Wakil Gubernur pada poin Sumbar Sejahtera dan Berkeadilan.