Posmetro Padang
Kamis, 22 Mei 2025
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil
  • BERITA UTAMA
  • METRO BISNIS
  • METRO SUMBAR
    • AGAM/BUKITTINGGI
    • DHARMASRAYA
    • PAYAKUMBUH/50 KOTA
    • PASAMAN/PASAMAN BARAT
    • PDG PARIAMAN/PARIAMAN
    • PESSEL/KEP. MENTAWAI
    • SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
    • SOLOK/SOLSEL
    • TANAH DATAR/PDG PANJANG
  • METRO PESISIR
  • METRO PADANG
  • METRO JUSTICIA
  • OLAHRAGA
  • LAINNYA
    • BELANJA AKHIR PEKAN
    • GAGASAN
    • LIPUTAN KHUSUS
    • PENDIDIKAN
    • PILKADA
    • WISATA
  • BERITA UTAMA
  • METRO BISNIS
  • METRO SUMBAR
    • AGAM/BUKITTINGGI
    • DHARMASRAYA
    • PAYAKUMBUH/50 KOTA
    • PASAMAN/PASAMAN BARAT
    • PDG PARIAMAN/PARIAMAN
    • PESSEL/KEP. MENTAWAI
    • SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
    • SOLOK/SOLSEL
    • TANAH DATAR/PDG PANJANG
  • METRO PESISIR
  • METRO PADANG
  • METRO JUSTICIA
  • OLAHRAGA
  • LAINNYA
    • BELANJA AKHIR PEKAN
    • GAGASAN
    • LIPUTAN KHUSUS
    • PENDIDIKAN
    • PILKADA
    • WISATA
Posmetro Padang
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil
  • BERITA UTAMA
  • METRO BISNIS
  • METRO SUMBAR
  • METRO PESISIR
  • METRO PADANG
  • METRO JUSTICIA
  • OLAHRAGA

POSMETRO PADANG BERITA UTAMA

KPU: Pelantikan kepala daerah ideal pada 13 Maret 2025

Redaksi
Sabtu, 21/12/2024 | 09:56 WIB
Mochammad Afifuddin
Ketua KPU RI

Mochammad Afifuddin Ketua KPU RI

ShareShareShareShare

JAKARTA, METRO–Ketua KPU RI Mochammad Afi­fud­din mengatakan bahwa pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 paling ideal dilaksanakan pada 13 Maret 2025.

“Tahapan MK-nya, idealnya memang setelah 13 Maret,” kata Afifuddin di Jakarta, Jumat (20/12).

Baca Juga

Sekjen Gerindra: Kita Berjuang Jadikan Prabowo 2 Periode

Prabowo Terbitkan Perpres Perlindungan Jaksa, Berhak Dapat Pengamanan dari TNI saat Bertugas

Sebagai informasi, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 menetapkan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 dimulai pada 7 Februari 2025 untuk gubernur dan 10 Februari 2025 untuk wali kota dan bupati.

Hal ini membuat pelantikan kepala daerah hasil pilkada harus mundur, karena ada perubahan jadwal penanganan perkara pilkada oleh Mahkamah Konstitusi.

Adapun sampai saat ini belum ada aturan terbaru terkait tanggal pelantikan meski ada perubahan jadwal MK.

Afif menilai tanggal 13 Maret yang disampaikannya hanya berdasarkan perkiraan sesuai dengan waktu penanganan perkara di MK.

“Kalau lihat gugatan sekarang, itu lebih dari 300, Bapak-Ibu. Kalau tetap bayangan saya, itu dilakukan di awal Februari, maka saat itu dilakukan, dismissal belum diputus, proses-proses sidang pendahuluan masih baru berlangsung, mungkin baru pembuktian,” ujarnya.

Laman 1 dari 2
12Next
ShareTweetShareSend

Baca Juga

Bareskrim Ungkap Motif Pembuatan Grup Facebook ‘Fantasi Sedarah’, Kepuasan Pribadi hingga Jual Konten Pornografi Rp100 Ribu

Bareskrim Ungkap Motif Pembuatan Grup Facebook ‘Fantasi Sedarah’, Kepuasan Pribadi hingga Jual Konten Pornografi Rp100 Ribu

Kamis, 22/05/2025 | 11:48 WIB
Polemik Ijazah Palsu Jokowi, Pakar Sebut Beban Pembuktian Ada di Pihak Penuduh

Polemik Ijazah Palsu Jokowi, Pakar Sebut Beban Pembuktian Ada di Pihak Penuduh

Kamis, 22/05/2025 | 09:39 WIB
Dinilai Berpotensi Turunkan Kualitas Layanan Kesehatan, Forum Jamsos Tolak Rencana KRIS Satu Ruang Perawatan

Dinilai Berpotensi Turunkan Kualitas Layanan Kesehatan, Forum Jamsos Tolak Rencana KRIS Satu Ruang Perawatan

Kamis, 22/05/2025 | 09:38 WIB
Ungkap 319 Kg Sabu Asal Aceh, Barang Bukti Senilai Rp 319 Miliar Dimusnahkan

Ungkap 319 Kg Sabu Asal Aceh, Barang Bukti Senilai Rp 319 Miliar Dimusnahkan

Kamis, 22/05/2025 | 09:37 WIB
Pemko Padangpanjang Raih Predikat WTP ke-9, Wako H Hendri Arnis: Wujud dari Pemerintahan yang Akuntabel dan  Profesional

Pemko Padangpanjang Raih Predikat WTP ke-9, Wako H Hendri Arnis: Wujud dari Pemerintahan yang Akuntabel dan  Profesional

Rabu, 21/05/2025 | 11:54 WIB
Usai Ratusan Siswa SMAN 1 Sungai Geringging Demo, Oknum Pegawai TU Cabul Ditangkap, Polisi Usut Pihak yang Menghalangi Proses Hukum

Usai Ratusan Siswa SMAN 1 Sungai Geringging Demo, Oknum Pegawai TU Cabul Ditangkap, Polisi Usut Pihak yang Menghalangi Proses Hukum

Rabu, 21/05/2025 | 11:52 WIB

RSS Update Market

TERPOPULER

  • Besok, Bangunan di Atas Fasum bakal Dibongkar, Pemko Payakumbuh Terbitkan 192 SPB terhadap Bangli

    Besok, Bangunan di Atas Fasum bakal Dibongkar, Pemko Payakumbuh Terbitkan 192 SPB terhadap Bangli

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • WNA asal Brasil dan Warga Lokal Terjerat Narkoba, Polisi Sita 41 Gram Ganja

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Wali Kota Padang Lantik 2 Direksi Perumda PSM, Terus Berbenah, Berusaha Maksimal untuk Berkembang

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bejat! Paman Cabuli Keponakan Berusia 13 Tahun, Dipergoki Orang Tua Korban saat Masuk Kamar, Diserahkan ke Polisi, Diduga sudah Berkali-kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mutasi Polri Terbaru, Brigjen Pol Solihin jadi Wakapolda Sumbar

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Index Berita
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
email: [email protected]

POSMETROPADANG.CO.ID © 2025

Tidak ada hasil
Lihat semua hasil
  • BERITA UTAMA
  • METRO BISNIS
  • METRO SUMBAR
    • AGAM/BUKITTINGGI
    • DHARMASRAYA
    • PAYAKUMBUH/50 KOTA
    • PASAMAN/PASAMAN BARAT
    • PDG PARIAMAN/PARIAMAN
    • PESSEL/KEP. MENTAWAI
    • SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
    • SOLOK/SOLSEL
    • TANAH DATAR/PDG PANJANG
  • METRO PESISIR
  • METRO PADANG
  • METRO JUSTICIA
  • OLAHRAGA
  • LAINNYA
    • BELANJA AKHIR PEKAN
    • GAGASAN
    • LIPUTAN KHUSUS
    • PENDIDIKAN
    • PILKADA
    • WISATA

POSMETROPADANG.CO.ID © 2025