65 Anggota DPRD Sumbar Periode 2024-2029 Resmi Dilantik, Selamat Bertugas dan Mengabdi untuk Rakyat

DPRD Provinsi Suma­tera Barat melaksanakan rapat paripurna penutupan masa sidang dan masa jabatan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2024 dan pengucapan sumpah/Janji anggota DPRD masa jabatan tahun 2024-2029. Rabu (28/8).

Rapat paripurna dan prosesi pengambilan sum­pah/janji dewan baru dipimpin Ketua DPRD Sum­bar periode 2019-2024, Supardi didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar Ir­syad Safar, Suwirpen Suib, Indra Dt. Rajo Lelo de­ngan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Wa­gub Sumbar Audy Joinaldy, Forkopimda, Kepala OPD, Sekwan Raflis dan tamu undangan lainnya.

Pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD Sumbar periode 2024-2029 dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Ade Komarudin, yang la­faznya diikuti oleh semua Anggota DPRD Sumbar yang dilantik sesuai de­ngan keyakinan masing-masing anggota DPRD.

Rapat diawali dengan menyanyikan lagu ‘Indonesia Raya’. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Kementerian Da­lam Negeri (Kemendagri) tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Sumbar periode 2019-2024. Setelahnya, SK Kemendagri tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Sumbar periode 2024-2029.

Dalam pidatonya Supardi menyampaikan, Rabu 28 Agustus 2024, merupakan akhir dari masa jabatan  anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024 dan sekaligus waktu pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Suma­tera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

“Tanpa terasa masa jabatan anggota dewan periode 2019-2024, telah  melaksanakan tugas dan pengabdiannya selama lima tahun. Dalam rangka akuntabilitas dan transpa­ransi terhadap pelaksa­naan tugas dan kewajiban sebagai Anggota DPRD, di akhir masa jabatan ini, kami merasa perlu me­nyampaikan selayang pan­dang perjalanan pelaksanaan tugas dan kinerja kami selama menjalankan amanah,” kata Supardi.

Supardi juga berharap, transisi ini membawa perubahan ke arah yang le­bih baik dalam pelaksanaan tugas-tugas kede­wa­nan, tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masya­rakat,” uncap Supardi.

Selama masa jabatan anggota dewan 2019-2024, mengalami masa pasang surut sesuai dengan kondisi yang berkembang selama  lima tahun. Di awal-awal masa jabatan tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dihadapkan dengan datangnya wabah pandemi covid-19, sehingga memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masya­rakat.

Perekonomian Negara dan masyarakat hancur sampai pada titik  terendah dengan pertumbuhan minus atau minus growth yang mencapai –2,07 persen. Pola pelaksanaan pendidikan dan pe­nyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan pun berubah, semua dilakukan melalui jarak jauh.

“ Dengan kondisi yang tidak normal, tidak mudah dilewati. Kita dituntut untuk melakukan transformasi digital di tengah-te­ngah keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran dan tentu akan berpengaruh pula terhadap produktivitas, kinerja dan output yang dihasilkan,” bebernya.

Meskipun demikian, DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah dan dukungan Forkopimda, berhasil menyelesaikan pembahasan sebanyak 47 Ranperdadan 4 Ranperda masih dalam tahap fasilitasi. Dari 47 Ranperda yang ditetapkan tersebut, 45 % diantaranya merupakan Ranperda Usul Pra­karsa DPRD.

Banyak Perda-Perda strategis yang telah dibahas dan ditetapkan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah, diantaranya Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pengendalian Covid-19, Perda RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2044 yang merupakan landa­san dan kerangka pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas pada Tahun 2045, Perda tentang Tanah Ulayat yang akan menjadi pedoman dalam pemanfaatan dan pemberdayaan tanah ulayat dengan pola yang saling menguntungkan.

Dalam pelaksanaan fungsi Anggaran, DPRD dan Pemerintah Daerah juga telah melaksanakan fungsinya dengan maksimal. Pembahasan dan pe­netapan APBD sejak APBD Tahun 2020 sampai dengan pembahasan dan penetapan Perubahan APBD Tahun 2024 telah dilakukan secara tepat waktu, sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan lebih awal.

Demikian juga dalam pelaksanaan fungsi pe­ngawasan, DPRD telah me­mberikan kontribusi untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah            “ on the track “ sesuai yang direncanakan dan sesuai pula dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari hasil pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, BPK Perwakilan Pro­vinsi Sumatera Barat telah memberikan opini WTP terhadap Laporan Keua­ngan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 12 kali secara berturut-turut. “Ini tentu merupakan prestasi bersama yang perlu kita berikan apresiasi,” kata Supardi.

Selama masa jabatan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024, telah dilakukan sebanyak tiga kali Pergantian Antar Waktu, pergantian Antar Waktu Pertama dilakukan terhadap sebanyak 11 orang Anggota DPRD yang maju sebagai Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah pada Pilkada Tahun 2020. Pergantian antar waktu kedua dilaksanakan untuk dua orang anggota DPRD yang me­ninggal dunia yaitu Sdr. Syahrul Furqan dan Sdr. Rinaldi, sedangkan Penggantian Antar Waktu terakhir dilakukan terhadap anggota yang pindah partai, semua pergantian antar waktu tersebut telah dilaksanakan sesuai de­ngan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari 10 orang  anggota DPRD yang melakukan pergantian antar waktu untuk maju sebagai calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah, 4 orang berhasil menjadi Bupati dan 1 orang menjadi Wakil Bupati, yaitu di Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman,  Ka­bupaten Solok Selatan dan Wakil Bupati Pasaman.

“Ini tentu sebuah pres­tasi yang membanggakan bagi DPRD Provinsi Su­matera Barat dan dapat memberikan gambaran, bahwa Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat memang merupakan pilihan terbaik dari masya­rakat Sumatera Barat,” tegasnya.

“Meskipun telah ba­nyak yang dilakukan dan diraih, lanjutnya, namun masih banyak PR dan tugas-tugas berat yang su­dah menunggu yang ha­rus diselesaikan oleh Ang­gota DPRD Masa Jabatan Tahun 2024-2029,” lanjutnya.

Beberapa Tugas yang menunggu tersebut: 1. Trend pendapatan daerah dalam berapa tahun terakhir mengalami penuru­nan yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang juga menunjukkan pertumbuhan yang menurun. 2.DPRD bersama Pemerintah Daerah telah menetapkan Perda tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan Persetujuan Substansi terhadap RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2044 yang akan menjadi arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai oleh Provinsi Sumatera Barat pada 20 Tahun yang akan datang. DPRD dan Pemerintah Daerah harus dapat merumuskan program dan kegiatan yang sejalan serta konsisten dan komitmen melaksanakan dan mencapai sasaran tersebut yang berujung pada terwujudnya Indonesia Emas pada Tahun 2045.

3.Pembangunan sirip jalan tol Padang – Pekanbaru yang sangat strategis sekali untuk mendorong kemajuan daerah, masih belum dapat dirampungkan. “Masih banyak persoalan yang harus di­selesaikan, baik pembebasan lahan, trase dan permasalahan lainnya,” jelasnya.

Kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029, maupun anggota DPRD lama yang duduk kembali, Supardi mengucapkan selamat datang dan menjalankan tugas dan pengabdiannya di DPRD Provinsi Sumatera Barat.

“Kepada anggota DPRD masa jabatan Tahun 2019-2024 yang tidak du­duk kembali, kami yakin dan percaya pengabdiannya tidak akan berhenti meskipun tidak lagi menjadi Anggota DPRD, masih banyak ladang pengab­dian lain yang bisa kita kerjakan untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada 65 Anggota DPRD Sumbar 2024-2029. Ia menekankan, kerjasama antara pemerintah eksekutif dan legislatif di Sumbar yang telah terba­ngun baik selama ini, semakin meningkat kualitasnya di masa yang akan datang.

Dia juga berharap, seluruh anggota DPRD Sumbar yang baru dilantik untuk selalu memaksimalkan fungsi pengawasannya sehingga pelaksanaan pemerintahan di Sumbar betul-betul sesuai dengan aturan, dan bertujuan semata-mata untuk kepen­tingan masyarakat.

DPRD itu, lanjutnya, memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi (pembentukan undang-undang), fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Fungsi pengawasan sendiri harus maksimal untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan benar-benar berujung pada kepen­tingan masyarakat.

Namun di samping me­ngawasi, sambung Mahyeldi, kinerja Anggota DPRD sebagaimana juga kinerja pemerintah daerah, juga diawasi oleh berbagai pihak. Mulai dari KPK, BPK, BPKP, Kepolisian, masyarakat, hingga NGO (LSM). “Hal yang pa­ling mutlak untuk diingat itu adalah pengawasan dari Tuhan,” kata Mahyeldi. (*)