DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Paripurna Istimewa di ruang Rapat Utama Gedung DPRD Sumbar. Rapat Paripurna Istimewa ini memiliki dua agenda, agenda pertama mengikuti siaran langsung pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024. Sedangkan agenda kedua , mengikuti siaran langsung pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBD Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya. Jumat (16/8).
Rapat Paripurna Istimewa yang digelar di ruang sidang utama gedung DPRD Sumbar itu, dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Supardi didampingi Wakil Ketua dan Pemprov Sumbar dihadiri Gubernur Sumbar dan wakil gubernur Sumbar, Anggota DPRD Provinsi Sumbar, OPD, tamu undangan dan Sekwan DPRD Provinsi Sumbar.
Ketua DPRD Sumbar dalam pidatonya saat membuka rapat paripurna menyampaikan, Rapat Paripurna Istimewa tersebut merupakan bagian dari perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Dan sangat penting mendengarkan pidato kenegaraan dari Presiden Republik Indonesia.
Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidatonya dihadapan sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI Tahun 2024, dalam rangka menyampaikan Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke 79 Tahun 2024, pada pukul Pukul 09.30 wib.
Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia juga menyampaikan Pidatonya pada Sidang Pembukaan Masa Persidangan Pertama DPR-RI tahun 2024/2025 dalam rangka penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya pada pukul pukul 13.30 WIB.
Supadi juga menyampaikan, bangsa Indonesia telah memproklamasikan Kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan tersebut tentu tidak diperoleh dengan mudah, tetapi penuh dengan pengorbanan.
“Jangan pernah kita lupakan jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Kemerdekaan hanya sebagai syarat dan titik awal untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan. Kita harus terus berjuang dalam mengisi kemerdekaan untuk kejayaan Negara Indonesia, dengan berinovasi dan berkarya agar Indonesia menjadi Negara yang maju sebagaimana yang dicita-cita oleh founding father, Bung Karno dan Hatta,” ucapnya.
Sasaran mewujudkan cita-cita kemerdekaan Negara Republik Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur, telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dengan visinya “ Mewujudkan Indonesia Emas pada Tahun 2045 “ yang ditunjukan dengan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat, tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan kehidupan berdemokrasi.
Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang disiarkan secara virtual dari Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam awal pidatonya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungan yang diberikan kepadanya selama 10 tahun menjadi presiden.
Jokowi mengatakan, ia bersama Ma’ruf Amin mampu mewujudkan pembangunan dan peradaban baru yang Indonesia sentris.
Jokowi juga memaparkan beberapa capaiannya selama periode kepemimpinannya. Pemerintahannya dapat membangun 366.000 Kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, dan 50 pelabuhan dan bandara baru.
Jokowi juga juga menyebutkan bahwa pemerintahannya dapat membangun 43 bendungan baru dan mewujudkan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru sehingga biaya logistik berkurang dari 24 persen menjadi 14 persen pada 2023.
Dirinya bersama Ma’ruf Amin mampu menurunkan tingkat pengangguran dari 5,7 persen menjadi 4,8 persen dan memberikan perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah, salah satunya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pemerintahannya juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 361 Triliun untuk Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun terakhir dan sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya mulai dari usia dini sampai lansia.
Prestasi lainnya yang diungkapkan Jokowi adalah pemerintahannya mampu mengambil alih aset yang selama puluhan tahun dikelola dan diambil manfaatnya oleh pihak asing seperti Freeport, Blok Rokan dan Newmont.
Jokowi menutup pidato kenegaraannya dengan menyampaikan permohonan maaf atas setiap hati, harapan dan keinginan yang tidak bisa diwujudkan oleh pemerintahannya.
Siangnya, acara Rapat Paripurna Istimewa dilanjutkan pada agenda kedua, yakni mengikuti siaran langsung pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBD Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya.
Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa peran APBN harus dimanfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan, sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap yakni dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.
“APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Presiden Joko Widodo.
Penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5%, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2%.
Presiden Jokowi menekankan perlunya melanjutkan reformasi struktural, terjaganya kebijakan fiskal yang sehat, dan desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan yang dirancang fleksibel untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. (hsb)