Khusus untuk pembangunan jalan daerah, Rachman mengungkapkan, awalnya untuk pembangunan jalan daerah ini telah disiapkan anggaran sebesar Rp15 triliun, kemudian berkurang menjadi Rp7,8 triliun dan sekarang tinggal lagi Rp900 miliar. “Dengan anggaran yang tinggal Rp900 miliar, sulit kita programkan. Namun, meski demikian kita sudah selamatkan anggaran untuk Sumbar, yang beberapa waktu lalu telah kita salurkan” ungkapnya.
Rachman mengungkapkan, untuk pembangunan jalan daerah di Sumbar, ruas jalan yang telah dilakukan reservasi, yakni Jalan Bawan Tuo-Padang Bio-bio di Kabupaten Agam, rusa jalan Piobang-Koto Panjang dan Tanjung Pati-Simalanggang di Kabupaten Limapuluh Kota. “Jalan daerah kabupaten ini nilainya Rp25 miliar. Jadi ada tiga kegiatan dua paket nantinya,” terangnya.
Sementara terkait kelanjutan pembangunan akses jalan ke Teluk Tapang Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Rachman mengatakan, sisa panjang 5 kilometer yang belum selesai akan dituntaskan secepatnya. Ia menambahkan, ada usulan baru terkait kelanjutan akses Teluk Tapang Bungo Tanjung. Rachman mengatakan pihaknya sudah meminta BPJN Sumbar menindaklanjuti. Hasilnya BPJN Sumbar mengusulan anggaran untuk pembangunan jalan sepanjang 8,8 kilometer.
“Dalam pembangunannya, ada tiga jembatan yang belum terbangun. Dari data yang ditindaklanjuti, desain masih disiapkan. Izin pinjam pakai lahan hutan belum ada. Kami minta bantuan Pak Gubernur untuk menyegerakan ini. Juga ada jalan yang juga dimanfaatkan angkutan tambang sepanjang 5,6 kilometer. Kita minta daerah untuk penanganannya,” terangnya.
Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut juga menyinggung pembangunan jalan di Lembah Anai yang terputus akibat banjir bandang. Rachman mengungkapkan, pihaknya sudah mencoba mecari pos dana untuk kelanjutan pembangunannya. Saat ini, upaya itu masih berproses, kebutuhannya lebih kurang Rp 400 miliar.
“Pos dananya kita usahakan. Progres pembangunannya sudah 40 persen. Diusahakan selesai akhir Oktober 2024. Ada beberapa kendala dalam pembangunannya. Seperti ada masyarakat yang memaksa lewat yang mengganggu konstruksi. Tapi itu sudah bisa diselesaikan,” terangnya.
Sedangkan terkait kelanjutan pembangunan jalan tol, Rachman menegaskan, yang perlu didorong saat ini kelanjutan pembangunan Jalan Tol Ruas Payakumbuh-Pangkalan menggunakan pembiayaan JICA dari Jepang. “Untuk ruas tol Payakumbuh-Pangkalan, akhir tahun ini proses desain terowongannya akan kita mulai,”terangnya.
Dalam rangka mensukseskan sejumlah rencana pembangunan tersebut, Rachman meminta komitmen bersama dari seluruh pihak terkait, untuk saling support, mulai dari Kementerian PUPR dengan Pemprov Sumbar dan DPR RI serta masyarakat.
“Kita berharap seluruh pihak bisa bersinergi, berkomunikasi intens. Agar setiap isu-isu yang berkembang dapat segera teratasi. Kita semua kita harap bisa bergerak optimal sesuai kewenangannya,” harap Dirjend Bina Marga, Rachman.
Sementara Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Ditjen Bina Marga Nyoman Suaryana mengungkapkan, untuk jalan di Air Dingin ini sebenarnya ada paketnya, yakni paket pemeliharaan rutin dengan anggaran mencapai Rp14 miliar. Tapi anggaran itu, dinilainya belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan jalan Air Dingin.
“Kita rencanakan pembangunan untuk jembatannya kurang lebih kebutuhannya Rp19 miliar. Untuk Jalannya anggarannya besar, sehingga peket pemiliharaan tidak cukup, maka akan kita coba usulkan bertahap,” terangnya.
Menindaklanjuti permintaan Dirjend Bina Marga terkait dukungan dalam proses pembebasan lahan, Gubernur Mahyeldi dan Andre Rosiade sama-sama menyatakan kesiapannya. Keduanya berkomitmen akan turun langsung ke tengah masyarakat.
“InsyaAllah kita akan dukung segala upaya untuk percepatan rencana ini, saya juga akan minta seluruh jajaran di Pemprov Sumbar untuk bergerak optimal,” tegas Mahyeldi.
“Kita siap berbagi tugas dengan Pak Gubernur. Saya berharap proses penetapan pemenang tender Fy Over Sitinjau Lauik 13 September nanti lancar, sehingga peletakan batu pertamanya bisa Bulan November 2024. Termasuk pembangunan jalan di Air Dingin, kita berharap prosesnya dapat dimulai sesegera mungkin. Saya akan berkordinasi dengan PT HKI dan Pak Gubernur juga akan menyelesaikan proses izin alih fungsi hutan lindungnya,” tegas Andre Rosiade.
Tampak hadir mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar, di antaranya Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Era Sukma Munaf; Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Mursalim; Kepala Badan Penghubung, Aschari Cahyaditama. (AD.ADPSB)
