PADANG, METRO–Pada tahun 2024 ini, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunannya fokus pada peningkatan nilai tambah produktivitas pertanian hingga pembangunan infrastruktur berkeadilan.
Lebih lanjut, Mahyeldi mengatakan, tahun 2024 terdapat sejumlah fokus sektor pembangunan. Yakni, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), kehidupan berfalsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). peningkatan nilai tambah produktivitas pertanian.
“Tahun 2024 ini, kita juga fokus pada peningkatan usaha perdagangan industri kecil menengah (IKM) berbasis ekonomi digital, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, ekonomi kreatif kepariwisataan, infrastruktur berkeadilan hingga menciptakan tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang berkualitas,” kata Mahyeldi saat jumpa pers rilis Outlook APBD Sumbar 2024, Selasa (2/1) di Istana Gubernur.
Mahyeldi mengatakan, tahun 2024 ini, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbar sebesar Rp6,7 triliun. Untuk mengoptimalkan pembangunan SDM, Dinas Pendidikan Sumbar mendapat porsi APBD cukup besar mencapai Rp2,503 triliun untuk 321 kegiatan.
Sementara sektor kesehatan alokasi APBD sebesar Rp747 miliar, dengan rincian sebesar Rp180 miliar dan empat rumah sakit daerah (Rp662 miliar). “Dari realisasi anggaran tersebut ditargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2024 mencapai 74,25 persen,”katanya didampingi Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Siti Aisyah dan Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi.
Sementara itu untuk prioritas kehidupan sosial berfalsafah ABS-SBK, Dinas Kebudayaan Sumbar akan mengelola anggaran sebesar Rp31,8 miliar dengan target Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 62,70 persen dan indeks ketahanan sosial budaya 62,80 persen.
Sedangkan Dinas Arsip dan Perpustakaan Sumbar alokasi anggarannya sebesar Rp15,8 miliar dengan target Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 15 persen. Dinas P3AP2KB Sumbar sebesar Rp20 miliar dengan sejumlah program kegiatan.
Dalam upaya peningkatan nilai tambah dan produktivitas pertanian, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Sumbar direalisakan anggaran sebesar Rp170 miliar dengan target persentase peningkatan pendapatan petani 5 persen Nilai Tukar Petani (NTP) 101,40 persen, Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) 104,50 persen.
Sementara itu Dinas Kelautan dan Perikanan mengelola Rp63,3 miliar dengan target indikator kinerja pendapatan pembudidaya ikan Rp 50,048 juta dan pendapatan nelayan Rp 42,443 juta.
Dinas Peternakan Rp 77 miliar dengan target kinerja pendapatan peternak Rp52,779 juta. Dinas pangan Sumbar Rp32 miliar dengan target pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura 5 persen dan Indeks ketahanan pangan 82,60 persen. “Jadi secara keseluruhan target Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp44 triliun pada tahun 2024,” katanya.
Selanjutnya untuk prioritas keempat yaitu Peningkatan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar alokasi APBD-nya sebesar Rp30 miliar dengan target kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 17,3 persen, kontribusi sektor industri terhadap PDRB 9,02 persen laju pertumbuhan sektor perdagangan 5 persen. Sedangkan Dinas Koperasi dan UMKM alokasi APBD sebesar Rp26 miliar dan Dinas PTSP sebesar Rp14 miliar lebih.
Untuk prioritas Ekonomi Kreatif dan Kepariwisataan, Dinas Pariwisata Sumbar mengelola sebesar Rp30,1 miliar, Dinas Koperasi dan UMKM Rp 26 miliar. Prioritas Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan, Dinas Dinas BMCKTR Sumbar mengelola Rp251 miliar, Dinas Perkimtan Rp121 miliar dan Dinas PSDA Sumbar (Rp93 miliar).
“Itulah beberapa alokasi APBD Sumbar tahun 2024 yang tersebar di sejumlah OPD untuk mencapai optimalisasi pembangunan Sumbar di seluruh sektor,” katanya
Di sisi lain Mahyeldi juga memaparkan capaian tahun 2023, sejumlah indikator kinerja makro Provinsi Sumbar yang mampu melebihi target. Terutama indek pembangunan manusia (IPM) dengan angka 75,64 persen yang menempatkan Sumbar 7 tertinggi nasional.
Pemprov Sumbar menargetkan IPM pada 2023 sebanyak 73,23 persen, realisasi 75,64 persen. Pada 2024 Pemprov Sumbar menargetkan 74,25 persen rencana kerja pembangunan daerah (RKPD).
Peningkatan juga terlihat jika dibanding dengan IPM 2022 berada posisi 9 tertinggi nasional dengan 74,26 persen. Untuk pertumbuhan ekonomi 2023, target 4,57 persen secara keseluruhan tercapai 4,79 persen. Sedangkan indek gini ratio, atau jarak antara kaya dengan miskin cukup rendah, target 0,296 persen, realisasinya mencapai 0,280 persen per Maret 2023.
Dengan angka itu, menempatkan Sumbar pada posisi 3 terendah di nasional. Artinya, jarak orang kaya dengan miskin tidak begitu tinggi. Tingkat kemiskinan Sumbar berada pada angka 5,90 persen. Jumlah itu melebihi target yang ditetapkan pada 6,16 persen. Dengan itu, menempatkan Sumbar pada posisi posisi 6 terendah di nasional.
Dengan angka itu, maka jumlah penduduk miskin ditargetkan hanya 353,68 ribu jiwa. Pada 2023, menurun menjadi 340,37 ribu jiwa. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem, realisasi kinerja Pemprov Sumbar melebihi target yakni, mencapai 0,41 persen dari 0,50. Ditargetkan pada 2024 menjadi nol persen.
Kemudian angka pengangguran terbuka, pada 2023 cukup kecil. Ditargetkan 6,45 terealisasi 5,94 persen. Lebih lanjut, selama tahun 2023 Pemprov Sumbar mendapatkan 37 penghargaan di tingkat nasional.
“Di tingkat nasional, Pemprov Sumbar mendapatkan 37 penghargaan. Penghargaan terakhir yang kita terima dari Komisi Informasi RI yang mendapatkan Anugrah Keterbukaan Informasi Publik 2023 dan dari Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak berupa penghargaan Parahita Eka Praya (APE),” ujarnya. (fan/adv)