Rapat Paripurna Pembahasan APBD Kabupaten Solok 2022, Pembangunan Harus Membawa Dampak Lebih bagi Masyarakat

RAPAT PARIPURNA— Pimpinan sidang pada rapat paripurna di DPRD Kabupaten Solok dengan agenda pembahasan APBD Kabupaten Solok tahun anggaran 2022.

SOLOK, METRO–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok kembali mengingatkan agar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ang­garan 2022 harus mengacu kepada usulan masya­ra­kat. Usulan tersebut telah tertuang melalui Musren­bang yang di mulai dari tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten. 

Selain itu, juga mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) tahun 2022 yang telah terlebih dahulu disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Anggota dewan berharap, pengalokasian anggaran belanja tahun 2022 diutamakan untuk membiayai prioritas pembangunan daerah.

Salah satunya untuk peningkatan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, UMKM, dan sektor pariwisata yang didukung oleh Infrastruktur yang berkeadilan. Dan program kegiatan yang dianggarkan harus mampu mendorong pergerakan kegiatan ekonomi masya­rakat dan membuka lapangan kerja baru.

Artinya, penganggaran tahun anggaran 2022 harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah Daerah terhadap anggaran yang dikeluarkan, ha­rus dapat memberikan ni­lai guna dan nilai manfaat ke­pada masyarakat Kabupaten Solok. 

Setidaknya pendapat dewan tersebut tergambar dalam rapat paripurna de­ngan agenda pembahasan APBD Kabupaten Solok tahun anggaran 2022. Untuk rencana pendapatan daerah Kabupaten Solok ta­hun 2022 direncanakan se­besar Rp 1.203.691.­454.­337,-.

Dalam pandangan umum Fraksi PKS yang disampaikan Harry Pawestrie tergambar, APBD Kabupaten Solok tahun 2022 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna pemulihan ekonomi, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.

Selain itu Fraksi ini juga menyoroti agar pemerintah mengubah budaya kerja dan fokus pada budaya kerja baru, seperti melaksanakan kerja digital dalam pertemuan/rapat, dan m­e­ngu­rangi belanja yang ti­dak efisien, sehingga dapat dialihkan kepada belanja yang memberikan manfaat langsung kepada ma­sya­rakat.

Fraksi PKS juga meminta kepada pemerintah daerah dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran harus dilakukan secara efisien, efektif, dan te­tap antisipatif, responsif, ser­ta fleksibel dalam meng­­hadapi dinamika pan­de­mi dan perekonomian. Pemerintah harus berupaya meningkatkan iklim investasi serta pengembangan ekspor sehingga dapat meningkatkan Pen­dapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu dalam pandangan umum Fraksi PPP yang dibacakan, Nelson tergambar, Fraksi PPP berharap untuk kedepannya pembangunan di Ka­bu­paten Solok bisa lebih me­rata. Untuk itu Fraksi PPP mengimbau pemerintah daerah agar lebih mem­perhatikan hal urgensi dalam menjaga stabi­lisasi  harga dan pasokan pangan pasca panen terutama pada sektor pertanian.

Fraksi PPP mamandang perlu adanya regulasi yang ditetapkan untuk mengatur dan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Prioritas program peningkatan kualitas SDM juga mesti menjadi perhatian. Karena pembangunan SDM dapat menjadi penopang utama ketika sumberdaya alam semakin ber­kurang.

Dari pandangan umum Fraksi Golkar dibacakan Vivi Yulistia Rahayu menilai eksekutif dituntut cerdas dan kreatis  dalam me­ng­hasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan. Salah langkah perlu mencari solusi kreatif dan inovatif untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Solok di masa depan.

Berorientasi pada pencipta lapangan kerja bagi masyarakat dan ketersediaan sumber penda­pa­tan­  ­asli daerah yang belum diga­rap dengan maksimal, pemerintah diharapkan agar RAPBD tahun anggaran 2022 ini dapat memberikan mamfaat yang se­besar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat Kabupaten Solok baik di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Sehingga akhirnya APBD tahun anggaran 2022 yang akan di laksanakan dapat menjadi instrumen dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten  Solok.

Melihat pandangan umum Fraksi Partai Nasdem yang disampaikan Azwirman, Fraksi meminta kepada pemerintah da­erah untuk lebih mengupa­yakan dan mempertimbangan realisasi APBD tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan perioritas pem­bangunan daerah yai­tu meningkatkan Ekonomi masyarakat melalui pertanian, UMKM, Pariwisata, dan lain-lain yang dibutuhkan didukung oleh infrastruktur yang berkeadilan.

Pemerintah harus mendorong optimalisasi pemanfaatan seluruh Sumberdaya dan potensi yang dimiliki daerah. Pelayanan dan pemerataan Plpendidikan, capaian rata-rata lama sekolah, peningkatan Plpartisipasi masyarakat terhadap pendidikan harus tercipta.

Fraksi Partai NasDem mengharapkan  pemerintah mengoptimalkan pelayanan kepada masya­rakat dibidang kesehatan, pendidikan, pertanian, perdagangan. Bantuan sosial kemasyarakatan, penyerapan tenaga kerja dan la­pangan kerja juga menjadi perhatian.

Sedangkan Fraksi PAN yang dibacakan oleh Aurizal mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dalam penyusunan Ranperda APBD TA 2022 ini. Namun Fraksi mengharapkan agar APBD tahun 2022 memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi.

Pemerintah daerah ha­rus dapat menyesuaikan diri dengan budaya kerja baru menggunakan tek­nologi digital dalam pertemuan/rapat, dalam pe­nyu­su­nan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dilakukan secara efi­sien

Pandangan Umum Frak­­­s­i Demokrat dibacakan oleh Lucki Efendi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok atas pengadaan ekskavator. Menurut pandangan Fraksi De­mokrat, yang mana salah satu tujuan dari  penga­daan ekskavator tersebut di sektor pertanian untuk membuka jalan usaha tani sehingga para petani dapat mengurangi biaya transportasi dalam membawa hasil pertaniannya. Fraksi De­mo­krat pun menyarankan ada perlindungan terhadap pe­tani ketika harga pertanian mengalami pe­nu­runan. 

Pandangan umum Frak­­si Gerinda dibacakan oleh Septrismen melihat adanya pembangunan sarana pemerintah yang berada dinagari namun kewenangannya dan keuangan nagari tidak mampu untuk memperbaikinya. Seperti gedung serbagunabyang ada dinagari.

Fraksi Gerindra menilai sesuai peraturan yang berlaku Perbup yang mengatur tentang BKK ( Bantuan Keuangan Khusus)  ini dapat digunakan. Pembangan Pariwisata Solok nan Indah agar diprioritaskan untuk menghasilkan PAD.

Pengembangan UMKM harus mendapat perhatian khusus pada tahun anggaran 2022 sebab kemajuan ekonomi suatu daerah ditompang oleh kemajuan koperasi dan UMKM-nya yang tangguh. (**)

Exit mobile version