PADANG, METRO–Banyaknya siswa di usia sekolah yang menggunakan narkoba membuat semua pihak mengkhawatirkan masa depan pendidikan di Sumbar. Bahkan, saat ini Sumbar disebut sebagai kawasan Darurat Narkoba, sehingga perlu mendapat perhatian dari seluruh elemen masyarakat. Setidaknya, sekitar ratusan siswa di usia sekolah terlibat dalam aktifitas narkoba di seluruh Sumbar.
Namun, penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab BNNP Sumbar saja, diharapkan peran serta institusi dan lembaga pemerintah untuk memerangi narkoba. Untuk itu, BNNP Sumbar mengadakan Workshop dan membuat sebuah MoU dengan guru, pelajar, Dinas Pendidikan, kemudian mungkin akan dilanjutkan dengan walikotanya dengan didirikannya BNN Kabupaten Kota untuk menciptakan sekolah akan bebas narkoba, dimana di setiap sekolah akan ada satgas khusus melakukan pengawasan narkoba.
Kepala BNNP Sumbar, Kombes Pol Arnowo, SH. Msi mengatakan, BNNP sedang menggiatkan untuk ditetapkan suatu tempat yang bebas narkoba, khususnya sekolah dalam hal upaya memerangi narkoba. Maka, jika sekolah tersebut siswanya diindikasikan positif narkoba, maka akan direhab. Kemudian diharapkan masyarakat turut andil melakukan pengawasan terkait dari mana masuknya narkoba ke sekolah.
Di sana akan mempertanyakan mungkin bisa melakukan sosialisasi dan advokasi bersama teman-teman. Setelah itu akan meningkat lagi, jika seandainya terindikasi narkoba maka akan diapakan untuk proses lanjutannya, setelah ada barang bukti dan tes urine dinyatakan positif maka sinergitas terus dilakukan sampai barang masuk dari luar dapat diatasi.
“Maka, jika telah dilakukan proses selanjutnya, setelah beberapa tahun jumlahnya bisa terukur dan kita simpan. Dengan demikian sekolah tersebut akan dipasang plang bebas dari penggunaan narkoba,” katanya, Sabtu (28/8) kemarin.
Dia menyebutkan, baru-baru ini di Payakumbuh juga telah mengumpulkan LSM dan pecandu. Hal tersebut dilakukan dalam rangka program 100 ribu narkoba dengan memberdayakan LSM tersebut untuk membawa pecandu-pecandu tersebut ke rumah sakit umum daerah (RSUD) untuk mendapat perawatan hebabilitasi.
Sebab, RSUD tersebut punya pemerintah sehingga untuk rehabilitasi juga akan dimanfaatkan RSUD yang ada. Karena presiden mengupayakan dalam rangka program 100 ribu narkoba demi kemajuan bersama. Kemudian pada tahun selanjutnya mungkin akan meningkat lagi menjadi 200 ribu.
Tapi di daerah yang kewalahan, karena mencari pecandu dari sekian banyak tersebut tidaklah gampang. Baru selesai tahun ini sebanyak 400 pecandu degan rawat inap berjumlah 150 orang. Pihaknya juga sering melakukan razia termasuk ke sekolah tingkat SLTA dan ada enam sekolah yang telah dirazia.
Masyarakat terlalu besar harapannya, karena harus bisa yang ada memberantas pengguna dan pecandu narkoba. Dia sendiri menyebut patut bersyukur akan karena ada BNNK baru di Sawahlunto bawah naungan BNNP sumbar. Kemudian, dari tahun ke tahun pengguna dan pecandu selalu meningkat, sebab pada tahun 2012-1014 ada sebanyak 1080 orang pecandu penyalahguna yang telah merapor dan telah dilakukan rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan.
“Untuk Indonesia ada 4,2 juta pecandu dan 63 ribu pecandu di Sumbar. Sedangkan, di tahun 2015 ini ada 400 orang, belum lagi yang ditangani Kemenkes sehingga berjumlah lebih kurang 600-an orang. BNNP sendiri 400 orang, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial berjumlah mencapai 200-an,” pungkasnya. (cr9)