JAKARTA, METRO—Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Bakti Komdigi) mulai menyiapkan strategi Exit Strategy untuk mengalihkan pengelolaan infrastruktur internet di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang dinilai telah mencapai tingkat kematangan tertentu.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Bakti menjaga keberlanjutan pembangunan konektivitas digital. Wilayah yang sudah memiliki tingkat kemandirian dan kematangan layanan akan ditawarkan kepada operator, vendor, maupun mitra lain agar dapat mengambil alih pengelolaannya.
Direktur Utama Bakti Komdigi, Fadhilah Mathar mengatakan, lembaganya tidak berperan sebagai operator telekomunikasi. Bakti bertugas sebagai agensi yang melakukan serta mengelola pembiayaan pembangunan infrastruktur, sementara jaringan inti atau core network dimiliki oleh operator seluler di Indonesia.
Menurut perempuan yang akrab disapa Indah tersebut, keberlanjutan menjadi salah satu prinsip utama dalam pembangunan infrastruktur Bakti. Selain keberlanjutan masyarakat, aspek kualitas layanan, skalabilitas UMKM, hingga keberlangsungan industri juga menjadi perhatian.
“Prinsip pembangunan di Bakti itu seperti kaki meja tenis meja. Ada empat kaki. Pertama adalah keberlanjutan masyarakat karena hal ini akan membantu adopsi dan inklusi. Kedua, kualitas layanan. Ketiga, mendorong skalabilitas UMKM. Keempat, dan tidak kalah penting, adalah keberlanjutan industri. Jangan sampai pemerintah hadir justru mematikan lahan komersial,” kata Indah di Jakarta, Rabu (12/8).
“Karena keberhasilan pemerintah dalam Universal Service Obligation bukan diukur dari seberapa lama kami berada di sana, tetapi seberapa cepat kami bisa melakukan exit dari lokasi tersebut. Artinya, masyarakat sudah bisa mandiri,” imbuhnya.
Exit Strategy tersebut disiapkan agar kehadiran pemerintah tidak berlangsung tanpa batas di wilayah yang sudah mampu berkembang secara mandiri. Dengan pengalihan kepada pelaku industri, infrastruktur yang telah dibangun diharapkan tetap berkelanjutan sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhan layanan secara komersial.
Dalam upaya memperluas akses internet di berbagai daerah, Bakti Komdigi mengelola sejumlah infrastruktur telekomunikasi strategis secara terintegrasi. Infrastruktur tersebut mencakup jaringan berbasis satelit, serat optik, hingga jaringan seluler di kawasan 3T.
Adapun dibutuhkan anggaran sekitar Rp7,8 triliun setiap tahun untuk menjaga keberlangsungan operasional dan layanan infrastruktur telekomunikasi di daerah yang belum terjangkau operator komersial.
Pada sektor satelit, Satelit Republik Indonesia (Satria 1) dengan kapasitas 150 Gbps telah beroperasi sejak 2024. Infrastruktur tersebut digunakan untuk mendukung konektivitas fasilitas publik, mulai dari sekolah, puskesmas, kantor pemerintah daerah, hingga pos perbatasan TNI/Polri.
Sementara untuk jaringan darat dan laut, Palapa Ring menjadi salah satu tulang punggung konektivitas nasional dengan bentangan serat optik mencapai 12.148 kilometer. Jaringan tersebut melayani 131 titik Network Operation Center (NOC) yang tersebar di 57 kabupaten/kota nonkomersial di wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia.
Akses tersebut turut diperluas melalui program Bakti Aksi. Program ini telah menyediakan layanan internet gratis di lebih dari 31.864 titik layanan publik di berbagai wilayah Indonesia.
Adapun melalui program Bakti Sinyal, pembangunan BTS 4G dan BTS Universal Service Obligation (USO) telah dilakukan di 6.747 titik lokasi 3T. Pembangunan tersebut menggunakan pendanaan APBN serta kontribusi dana USO.
Secara keseluruhan, Bakti telah membangun akses internet di lebih dari 31.000 lokasi. Fadhilah menyebut sebagian besar infrastruktur tersebut dimanfaatkan sektor pendidikan dengan porsi sekitar 68 persen, kemudian sektor kesehatan sebesar 5,89 persen untuk mendukung e-government.
Sekitar 19,9 persen lainnya berada di kantor pemerintahan serta berbagai fasilitas publik dan aktivitas masyarakat. Di antaranya pasar tradisional, tempat ibadah, pos pertahanan dan keamanan, lokasi usaha, layanan usaha, hingga transportasi publik. (jpg)
