PAYAKUMBUH, METRO– Anggota Komisi IX DPR-RI, Ade Rezki Pratama, menyebut bahwa Pemerintah tengah melakukan pembenahan data terhadap Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, sehingga kedepan yang menerima bantuan iuran BPJS Kesehatan memang benar-benar yang berhak.
Ade Rezki Pratama berharap proses pembenahan data tersebut bisa segera selesai, dan masyarakat yang semula PBI bisa kembali memanfaatkan/berobat ke berbagai Fasilitas Kesehatan yang ada.
“Sebelumnya ramai dibicarakan, masyarakat yang semula dibayarkan atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, tiba-tiba dicabut, Alhamdulillah PBI akan diperpanjang, saat ini Pemerintah tengah melakukan pembenahan data, saat ini sedang dilakukan proses untuk memastikan mereka atau calon yang menerima bantuan (PBI) adalah mereka yang berhak,” ucap Ade Rezki dihadapan ratusan masyarakat dari berbagai tempat di Kota Payakumbuh yang menghadiri Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digelar Minggu (19/4) di Aula Balai Inseminasi Buatan (BIB) Provinsi Sumatera Barat di Kelurahan Ibuah Kecamatan Payakumbuh Barat.
Ade juga menambahkan, Jaminan Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat, sehingga ia meminta masyarakat untuk tetap bersabar saat pemerintahan melakukan pembenahan data. “JKN merupakan kebutuhan dasar, jangan khawatir, mudahan proses ini (pembenahan data) akan berlangsung cepat, dan masyarakat yang memang layak menerima PBI yang sebelumnya dinonaktifkan, bisa kembali aktif,” tutup Politisi Partai Gerindra itu secara Virtual atau zoom.
Selian dihadiri ratusan masyarakat dari berbagai tempat, Sosialisasi Program JKN itu juga dihadiri Kapolsekta Payakumbuh, Danramil 01/Payakumbuh, anggota DPRD dan tokoh masyarakat.
Sementara Kepala BPJS Kesehatan Kota Payakumbuh, Defiyanna Sayodase mengatakan bahwa diantara peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibayarkan Pemerintah, Non PBI diantaranya Pekerja Penerima Upah, ASN, TNI, Polri dan lainnya serta Peserta mandiri. “Peserta JKN diantaranya mereka penerima bantuan iuran yang dibayarkan Pemerintah (PBI), Non PBI serta peserta mandiri,” ucapnya.
Defiyanna membenarkan adanya PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan, termasuk di Kota Payakumbuh.
“Saat ini dilakukan kembali pendataan oleh Kemensos, agar PBI tepat sasaran, saat ini masih berlangsung. Di Kota Payakumbuh terdapat 2200 yang dinonaktifkan kepesertaannya sebagai PBI BPJS Kesehatan yang dibayarkan Pemerintah,” ungkapnya. (uus)
