PADANG, METRO – Pemko Padang bersama Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat dan DPR RI memperkuat pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan “Implementasi Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM di Provinsi Sumbar”, di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Jumat (2/10).
Kegiatan yang bersumber dari dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPR RI Shadiq Pasadigoe ini bertujuan memupuk kesadaran kolektif warga akan hak serta kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, yang hadir membuka kegiatan menegaskan bahwa isu HAM bukan sekadar urusan pembangunan fisik atau materiil semata, melainkan esensi pengakuan dan penghargaan terhadap nilai serta martabat manusia secara adil.
Maigus secara khusus mengorelasikan prinsip HAM dengan kearifan lokal Minangkabau yang senantiasa mengajarkan nilai saling menghargai sesama tanpa membedakan status sosial maupun latar belakang.
“Pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan yang megah tidak akan ada artinya jika masyarakat tidak merasa hak-hak dasarnya terpenuhi dan diabaikan dalam proses pembangunan daerah. Budaya Minang mengajarkan kita memanusiakan manusia,” ujar Maigus Nasir.
Pada kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Shadiq Pasadigoe berharap sosialisasi ini mampu meningkatkan pemahaman warga sehingga angka kasus pelanggaran HAM di Kota Padang dapat ditekan semaksimal mungkin. Menurutnya, pemahaman HAM yang mantap akan menjadi benteng moral mencegah tindakan sewenang-wenang.
Apresiasi juga disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil KemenHAM Sumbar, Ecky Fajrian Eddy. Ia memuji komitmen Pemko Padang dalam mendukung program penegakan HAM dan berharap warga Kota Padang semakin proaktif mencegah segala bentuk pelanggaran HAM di lingkungan masing-masing.
Agenda tersebut turut dihadiri perwakilan Badan Kesbangpol Kota Padang, jajaran stakeholder terkait, serta puluhan peserta dari berbagai lapisan masyarakat. (*)
