BERITA UTAMA

BGN Minta Kepala Daerah Terlibat Awasi Dapur MBG, Sudaryono: Tidak Perlu Takut Buat Sidak

×

BGN Minta Kepala Daerah Terlibat Awasi Dapur MBG, Sudaryono: Tidak Perlu Takut Buat Sidak

Sebarkan artikel ini
PAPARAN— Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono bersama para wakil kepala dan sejumlah pejabat utama BGN menyampaikan paparan.

JAKARTA, METRO— Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong peme­rintah daerah (pemda) ber­sama Forum Koor­dinasi Pim­pinan Daerah (For­ko­pimda) untuk melakukan inspeksi secara berkala terhadap Satuan Pela­yanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak perlu ragu untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPPG. Bahkan, inspeksi dapat dilakukan pada dini hari.

“Oleh karenanya, kami memohon kepada kepala daerah, Pak Bupati dan seluruh Forkopimda, termasuk Pak Gubernur, kami mohon untuk semua dapur di wilayahnya diinspeksi secara berkala. Kalau perlu inspeksinya jam 2 pagi, jam 3 pagi,” tegas Sudaryono da­lam Peresmian SPPG Wila­yah 3T dan Prevalensi Stunting Tinggi di 16 Provinsi Indo­nesia Timur, Jumat (2/10).

Baca Juga  Granat Aktif Ditemukan di Intake PDAM Padang

Menurut pria yang ak­rab disapa Mas Dar itu, pelaksanaan sidak tidak hanya bertujuan untuk me­lihat kondisi fisik dapur, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan berbagai aspek penyelenggaraan MBG berjalan dengan baik.

Untuk mendukung proses tersebut, BGN telah menyiapkan daftar periksa (checklist) yang dapat digunakan pemerintah daerah saat melakukan inspeksi. Hasil pemeriksaan kemudian diharapkan dapat disampaikan kepada BGN sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan program.

“Nanti checklist-nya sudah kami siapkan. Jadi apa yang harus ada, apa yang enggak ada, itu dilaporkan sebagai bagian dari feedback kepada ka­mi,” lanjutnya.

Baca Juga  KPAI Minta Polda Sumbar Usut Tutas Kematian Afif Maulana

Ia menekankan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan SPPG merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan kualitas layanan MBG. Karena itu, persoalan sidak bukan mengenai diperbolehkan atau tidak, melainkan BGN justru meminta pemerintah daerah untuk aktif melakukan pemeriksaan di wila­yah­nya.

“Jadi bukan kok boleh sidak atau tidak boleh sidak, bukan. Tapi kami minta untuk disidak. Kebersihannya, kedisiplinannya, keluh-keluhannya, sekolahnya, dan lain sebagainya,” tegas Mas Dar. (jpg)