AGAM, METRO— Pemulihan pendidikan pasca bencana hidrometeorologi di Sumatera terus menunjukkan perkembangan. Hingga 22 September 2026, sebanyak 4.922 sekolah terdampak di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah kembali melaksanakan pembelajaran, seiring percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pemerintah.
Hal itu disampaikan Mandikdasmen RI, Prof Abdul Mu’ti dalam laporan perkembangan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bidang pendidikan dasar dan menengah secara virtual, Rabu (23/9).
Forum ini diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Mhd Luthfi serta beberapa daerah dari Aceh, Sumut dan Sumbar.
Abdul Mu’ti menyebutkan, pemulihan pendidikan dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, dengan prinsip utama bahwa hak belajar anak tidak boleh terhenti meskipun berada dalam situasi bencana.
Menurutnya, keberhasilan pemulihan tidak hanya diukur dari pulihnya bangunan sekolah, tetapi juga dari terjaminnya hak belajar setiap anak di wilayah terdampak, melalui layanan pendidikan yang berkesinambungan dan lebih tangguh terhadap risiko bencana.
Dari total 4.922 sekolah terdampak, sebanyak 3.120 sekolah berada di Aceh, 1.149 sekolah di Sumatera Utara, dan 653 sekolah di Sumatera Barat.
Sebanyak 4.821 sekolah telah kembali belajar di gedung asal, sementara 99 sekolah masih menggunakan ruang kelas darurat sambil menunggu kepastian lahan relokasi atau penyelesaian pembangunan ruang kelas permanen. Selain itu, dua sekolah masih menumpang di bangunan lain.
Pada sektor rehabilitasi dan revitalisasi, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5,6 triliun untuk pemulihan pendidikan di tiga provinsi terdampak.
Anggaran tersebut mencakup APBN eksisting sekitar Rp4,22 triliun dan tambahan anggaran belanja sebesar Rp1,39 triliun.
Program revitalisasi menyasar 3.132 sekolah dengan nilai Rp3,03 triliun. Seluruh sekolah telah menandatangani perjanjian kerja sama, dengan dana yang telah disalurkan ke rekening sekolah mencapai Rp2,63 triliun.
Dari sisi progres fisik, sebanyak 562 sekolah telah menyelesaikan pekerjaan 100 persen, 1.954 sekolah telah mencapai progres di atas 50 persen, sedangkan 616 sekolah masih berada di bawah atau menuju 50 persen.
Abdul Mu’ti mengakui, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari kerusakan akses dan jembatan, kelangkaan material, kenaikan harga bahan bangunan dan upah, keterbatasan tenaga kerja, hingga cuaca yang tidak menentu dan banjir susulan.
Sekolah dengan progres fisik di bawah 50 persen menjadi salah satu fokus pendampingan pemerintah ke depan.
Agam Masuk Perhatian Percepatan Relokasi
Dalam laporan tersebut, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa relokasi sekolah menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar dalam pemulihan pendidikan pascabencana.
Terdapat 97 sekolah yang diusulkan untuk dipindahkan ke lokasi lebih aman. Dari jumlah itu, sebanyak 34 sekolah telah memasuki tahap pembangunan, tiga sekolah batal direlokasi, sedangkan 60 sekolah belum dapat memulai pembangunan karena masih menunggu kepastian lahan.
Kabupaten Agam termasuk daerah yang menjadi perhatian dalam percepatan penyediaan lahan relokasi, bersama sejumlah dari di provinsi lainnya.
Abdul Mu’ti meminta dukungan pemerintah daerah untuk segera menetapkan lahan dan menyelesaikan dokumen hibah, serta mendorong Kementerian ATR/BPN mempercepat proses registrasi dan sertifikasi tanah.
Menurutnya, kepastian lahan menjadi faktor penting agar anggaran pembangunan sekolah dapat segera disalurkan dan proses relokasi ke lokasi yang lebih aman dapat dilaksanakan.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menyiapkan dukungan sarana pendidikan senilai Rp 688,8 miliar, berupa meubelair, perlengkapan sekolah, alat permainan edukatif, peralatan olahraga, laboratorium hingga ruang kelas darurat.
Pemulihan turut mencakup dukungan psikososial dan pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi 90.962 guru, serta bantuan senilai Rp 315,08 miliar bagi 52.513 pendidik dan tenaga kependidikan terdampak.
Sementara itu, melalui Program Indonesia Pintar (PIP), pemerintah memberikan bantuan kepada 1.578.409 siswa di 53 kabupaten/kota terdampak dengan total anggaran Rp1,16 triliun, termasuk 380.673 siswa di Sumatera Barat.
Ke depan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan memperkuat pendampingan sekolah yang progresnya masih rendah, mempercepat relokasi, mengawal distribusi sarana dan buku pembelajaran, serta meningkatkan koordinasi untuk menjamin akses aman menuju sekolah.
Abdul Mu’ti menegaskan, pemulihan pendidikan pascabencana tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali gedung sekolah, tetapi juga menghadirkan lingkungan belajar yang aman, berkualitas dan tangguh terhadap bencana.
“Sekolah bukan sekadar bangunan. Sekolah adalah tempat anak-anak kita memulihkan rasa aman dan kembali menata harapan,” ungkapnya. (pry)
