PDG.PARIAMAN, METRO–Pemeritah Kabupaten Padangpariaman hingga kini terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta bagi seluruh masyarakat. Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi UHC bersama BPJS Kesehatan yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Padangpariaman, kemarin.
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Hendra Aswara serta dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial P3A, Kepala BPKD, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Dukcapil, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Sekretaris Bappelitbangda, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Turut hadir Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Meri Lestari, beserta jajaran.
Dalam paparannya, Meri Lestari menyampaikan bahwa capaian UHC Kabupaten Padang Pariaman saat ini berada pada angka 85,39 persen atau masih berada di bawah target nasional sebesar 98 persen. Tantangan utama yang dihadapi bukan hanya pada pendaftaran peserta baru, tetapi juga menjaga status kepesertaan agar tetap aktif.
”Saat ini tingkat keaktifan peserta JKN di Padang Pariaman baru mencapai 62,68 persen. Masih terdapat 171.861 jiwa yang belum menjadi peserta JKN atau status kepesertaannya tidak aktif,” jelas Meri.
Ia juga mengungkapkan bahwa salah satu penyebab rendahnya tingkat keaktifan peserta adalah tingginya tunggakan iuran peserta PBPU Mandiri yang mencapai Rp43,93 miliar. Selain itu, dalam dua tahun terakhir juga terjadi penonaktifan peserta PBI Jaminan Kesehatan dalam jumlah yang cukup signifikan. Sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 18.182 peserta dinonaktifkan, sedangkan hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 29.109 peserta.
Pertemuan tersebut turut membahas upaya validasi dan pemanfaatan data PBI yang nonaktif agar bantuan dapat tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Sejumlah strategi percepatan pencapaian UHC 98 persen juga dipaparkan oleh BPJS Kesehatan untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait untuk bergerak bersama mempercepat peningkatan cakupan dan keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan. ”Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas PMD harus berkolaborasi sampai ke tingkat nagari untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan yang aktif,” tegas Bupati.
Ia juga meminta agar masyarakat yang kepesertaannya tidak aktif segera dilakukan reaktivasi, sementara peserta yang menunggak didorong untuk kembali melanjutkan pembayaran iurannya.
Menurutnya, jaminan kesehatan merupakan kebutuhan penting yang akan sangat membantu masyarakat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Daerah dalam mendukung percepatan UHC, Pemkab Padang Pariaman menambah alokasi subsidi UHC dari APBD sebesar Rp5 miliar. Dengan tambahan tersebut, total anggaran subsidi UHC meningkat dari Rp16 miliar menjadi Rp21 miliar pada tahun 2026.
Tambahan anggaran ini diharapkan mampu meningkatkan persentase kepesertaan aktif masyarakat dan mendekatkan Kabupaten Padang Pariaman pada target UHC sebesar 98 persen.
Tidak hanya dari sisi anggaran, Bupati juga mengarahkan agar seluruh puskesmas dan pemerintah nagari memasang baliho maupun spanduk dengan desain yang seragam sebagai media sosialisasi dan ajakan kepada masyarakat untuk segera mengaktifkan serta membayar iuran BPJS Kesehatan.
Mengakhiri rapat, Bupati John Kenedy Azis meminta seluruh perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti hasil koordinasi yang telah disepakati. Ia menargetkan agar dalam satu bulan ke depan telah terlihat progres yang jelas untuk kemudian dievaluasi bersama.
”Target kita jelas, masyarakat Padang Pariaman harus terlindungi jaminan kesehatannya. Mari kita bergerak cepat agar UHC 98 persen dapat segera kita capai,” tandasnya. (efa)
